Berita

Helikopter Agusta Westland AW 101/Net

Hukum

Pembelian Helikopter 101 Rakitan Inggris Dibatalkan

Menhan Utamakan Alutsista Dalam Negeri
JUMAT, 20 JANUARI 2017 | 09:42 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Hal itu ditegaskan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu di Sleman, kemarin.

"Pembelian Helikopter AW 101 batal, Presiden tidak mau," kata Ryamizard.

Namun, dia menjelaskan, pem­belian pesawat tempur oleh TNI AU dalam rangka revitalisasi alutsista diserahkan sepenuhnya kebijakan kepada Presiden.


"Revitalisasi alutsita terserah Presiden saja," katanya.

Ketika ditanya tentang jenis pesawat yang akan dibeli, Ryamizard akan memprioritas­kan membeli pesawat produksi dalam negeri.

"Pesawat buatan kita sendiri juga bisa di IPTN," katanya.

Langkah Menhan untuk mem­beli alutsista produk dalam negeri mengikuti arahan dari Presiden Jokowi.

Di tempat terpisah, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, investigasi pem­belian Helikopter mewah Augusta Westland AW 101 tetap berjalan meski kontrak pembe­lian telah dibatalkan.

Hanya saja, dia belum bisa me­mastikan kapan menerima laporan hasil investigasi tersebut.

"Yang namanya investigasi itu butuh waktu, gak bisa dipastikan mengenai kapannya," kata Gatot usai acara penutupan Rapim TNI Tahun 2017 di Aula Mabes TNI, Cilangkap, kemarin.

Namun, menurut Gatot, pen­gusutan pembelian heli me­wah sebenarnya juga dilakukan Kementerian Pertahanan atas perintah Presiden Joko Widodo.

Karena itu, pihaknya akan melakukan pengusutan dengan cara berbeda.

"Presiden kan mengatakan bahwa departemen pertahanan, tentu tim investigasi bukan dari kita. Tetapi, TNI akan lakukan investigasi sendiri dan perlu waktu itu," ujarnya.

Gatot telah menerjunkan membentuk tim investigasi un­tuk mencari tahu alasan pembe­lian heli asal pabrikan Inggris tersebut.

"Saya sudah kirim tim investi­gasi. Kenapa itu pembelian heli AW terjadi," ujar Gatot.

Gatot menjelaskan, alasan­nya membentuk tim investigasi dalam upaya mencari tahu apak­ah pembelian tersebut sesuai prosedur atau tidak. Jika ada kekeliruan dalam pembelian tersebut maka berakibat adanya pemberian sanksi.

"Kalau ada kesalahan akan dihukum," tegasnya.

Sementara Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahanto ber­janji akan mengevaluasi ren­cana pembelian helikopter Agusta Westland AW 101 yang sempat bermasalah beberapa waktu lalu.

"Heli ini sudah ada pada per­encanaan sebelumnya. Namun, saya akan evaluasi dulu," kata Hadi di Istana Negara.

Soal jadi atau tidaknya he­likopter tersebut dibeli, kata Hadi,itu bergantung pada hasil evaluasi nantinya. "Itu kan tim, tidak bisa dari beberapa orang saja. Tim melihat beberapa as­pek," ujar Hadi

Presiden Jokowi sebelumnya mengaku akan meminta infor­masi lengkap terlebih dahulu dari Kementerian Pertahanan terkait dengan pembelian he­likopter AgustaWestland AW101 oleh TNI Angkatan Udara.

"Saya nanti akan tanyakan ke Kemenhan karena ini urusannya dari Kementerian Pertahanan. Yang jelas satu saja, kalau ada penyele­wengan tahu sendiri," katanya.

Presiden menegaskan pe­merintah berkomitmen ingin memajukan industri pertahanan dalam negeri.

Menurut dia, bila industri per­tahanan dalam negeri mampu me­menuhi kebutuhan akan alutsista Indonesia, maka pemerintah akan memprioritaskan hal tersebut. "Sejak awal kalau dalam negeri bisa, ya dalam negeri. Kalau tidak, dari luar pun juga harus ada hitungannya, ada kalkulasinya," ujarnya. ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

KPK Tak Gentar Hadapi Praperadilan Mantan Waka PN Depok

Minggu, 03 Mei 2026 | 20:19

Ordal, pada Perspektif Rawls

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:54

KPK Telusuri Duit Panas Cukai ke Pengusaha Rokok

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:23

DPR Geram Ada PRT Tewas: Negara ke Mana?

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:17

Spirit Airlines Jadi Maskapai AS Pertama yang Bangkrut akibat Perang Iran

Minggu, 03 Mei 2026 | 17:03

Renault Triber 2026, Sensasi Mobil Keluarga Rasa Eropa Harga Rp 106 Jutaan

Minggu, 03 Mei 2026 | 17:01

Trump Ragu Terima 14 Syarat Damai Baru dari Iran

Minggu, 03 Mei 2026 | 16:33

DPR Ungkap Ada Skenario Damai di Balik Kasus PRT Tewas di Jakpus

Minggu, 03 Mei 2026 | 16:09

Andi Arief Ingatkan Militer Masuk Pemerintah karena Sipilnya Koruptif

Minggu, 03 Mei 2026 | 15:59

Menlu AS Sambangi Vatikan usai Perseteruan Trump dan Paus Leo XIV

Minggu, 03 Mei 2026 | 15:26

Selengkapnya