Berita

Helikopter Agusta Westland AW 101/Net

Hukum

Pembelian Helikopter 101 Rakitan Inggris Dibatalkan

Menhan Utamakan Alutsista Dalam Negeri
JUMAT, 20 JANUARI 2017 | 09:42 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Hal itu ditegaskan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu di Sleman, kemarin.

"Pembelian Helikopter AW 101 batal, Presiden tidak mau," kata Ryamizard.

Namun, dia menjelaskan, pem­belian pesawat tempur oleh TNI AU dalam rangka revitalisasi alutsista diserahkan sepenuhnya kebijakan kepada Presiden.


"Revitalisasi alutsita terserah Presiden saja," katanya.

Ketika ditanya tentang jenis pesawat yang akan dibeli, Ryamizard akan memprioritas­kan membeli pesawat produksi dalam negeri.

"Pesawat buatan kita sendiri juga bisa di IPTN," katanya.

Langkah Menhan untuk mem­beli alutsista produk dalam negeri mengikuti arahan dari Presiden Jokowi.

Di tempat terpisah, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, investigasi pem­belian Helikopter mewah Augusta Westland AW 101 tetap berjalan meski kontrak pembe­lian telah dibatalkan.

Hanya saja, dia belum bisa me­mastikan kapan menerima laporan hasil investigasi tersebut.

"Yang namanya investigasi itu butuh waktu, gak bisa dipastikan mengenai kapannya," kata Gatot usai acara penutupan Rapim TNI Tahun 2017 di Aula Mabes TNI, Cilangkap, kemarin.

Namun, menurut Gatot, pen­gusutan pembelian heli me­wah sebenarnya juga dilakukan Kementerian Pertahanan atas perintah Presiden Joko Widodo.

Karena itu, pihaknya akan melakukan pengusutan dengan cara berbeda.

"Presiden kan mengatakan bahwa departemen pertahanan, tentu tim investigasi bukan dari kita. Tetapi, TNI akan lakukan investigasi sendiri dan perlu waktu itu," ujarnya.

Gatot telah menerjunkan membentuk tim investigasi un­tuk mencari tahu alasan pembe­lian heli asal pabrikan Inggris tersebut.

"Saya sudah kirim tim investi­gasi. Kenapa itu pembelian heli AW terjadi," ujar Gatot.

Gatot menjelaskan, alasan­nya membentuk tim investigasi dalam upaya mencari tahu apak­ah pembelian tersebut sesuai prosedur atau tidak. Jika ada kekeliruan dalam pembelian tersebut maka berakibat adanya pemberian sanksi.

"Kalau ada kesalahan akan dihukum," tegasnya.

Sementara Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahanto ber­janji akan mengevaluasi ren­cana pembelian helikopter Agusta Westland AW 101 yang sempat bermasalah beberapa waktu lalu.

"Heli ini sudah ada pada per­encanaan sebelumnya. Namun, saya akan evaluasi dulu," kata Hadi di Istana Negara.

Soal jadi atau tidaknya he­likopter tersebut dibeli, kata Hadi,itu bergantung pada hasil evaluasi nantinya. "Itu kan tim, tidak bisa dari beberapa orang saja. Tim melihat beberapa as­pek," ujar Hadi

Presiden Jokowi sebelumnya mengaku akan meminta infor­masi lengkap terlebih dahulu dari Kementerian Pertahanan terkait dengan pembelian he­likopter AgustaWestland AW101 oleh TNI Angkatan Udara.

"Saya nanti akan tanyakan ke Kemenhan karena ini urusannya dari Kementerian Pertahanan. Yang jelas satu saja, kalau ada penyele­wengan tahu sendiri," katanya.

Presiden menegaskan pe­merintah berkomitmen ingin memajukan industri pertahanan dalam negeri.

Menurut dia, bila industri per­tahanan dalam negeri mampu me­menuhi kebutuhan akan alutsista Indonesia, maka pemerintah akan memprioritaskan hal tersebut. "Sejak awal kalau dalam negeri bisa, ya dalam negeri. Kalau tidak, dari luar pun juga harus ada hitungannya, ada kalkulasinya," ujarnya. ***

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya