Berita

Foto/Net

Hukum

Yasonna Buru Oknum Imigrasi Sindikat TKI Ilegal

JUMAT, 20 JANUARI 2017 | 09:40 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly tak memungkiri ada oknum petugas imigrasi yang terlibat da­lam sindikat Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal. Kasus tersebut, kini tengah diselidiki dan pelaku­nya akan ditindak tegas.

Hal itu dikatakan Yasonna saat rapat kerja membahas kebijakan bebas visa dengan komisi hukum di, Jakarta, kemarin.

"Jadi maraknya tenaga kerja asing di Indonesia karena ada sindikatnya, pemain lama. Sama kaya TKI kita di luar itu kan korban pemalsuan data dan sindkiat. Petugas Imigrasi kita ada yang terlibat, dan saya sudah bilang ke Dirjen Imigrasi untuk menyelidiki dan nggak ada toleransi lagi," kata Yasonna.


Namun demikian, menteri asal PDI Perjuangan itu men­gungkapkan, sepanjang 2016 pihaknya sudah menindak ban­yak warga negara asing (WNA) yang melanggar izin tinggal di Indonesia. Totalnya sebanyak 7.787 orang yang asalnya dari beberapa negara.

"Sepanjang 2016 ada sebanyak 7.787 WNA yang ditindak admin­istratif keimigrasiannya. Jumlah itu termasuk yang dideportasi. Sementara di UPTdan Kanim 4.686 tindakan," ujarnya.

Yasonna juga menjelaskan bahwa arus lalu lintas WNA yang masuk ke Indonesia sepa­njang 2016 terdapat 8.974.141 orang. Sementara WNA yang keluar dari Indonesia berjum­lah 9.003.798 orang.

"Yang keluar ini justru lebih banyak dari pada yang masuk. Mungkin karena sudah habis masa kerjanya, mungkin datang lagi. Dan ini yang masuk turis, pekerja, konferensi, bukan hanya pekerja," ujar Yasonna.

Selain itu, Yasonna menyebut, dari lima negara yang jumlah WNA-nya terbesar masuk ke Indonesia, WNA asal China menduduki peringkat pertama, dengan jumlah 1,3 juta orang.

"Nomor kedua adalah WNA Australia dengan jum­lah 1.329.847 orang, diikuti Australia 1.129.523, Malaysia 1.004.375, Singapura 975.479, dan Jepang 349.119," jelasnya.

Bahkan, lanjut dia, selain China menempati peringkat per­tama terkait jumlah warga nega­ranya yang masu ke Indonesia, China juga menjadi negara yang warga negaranya paling banyak ditindak secara administratif. Salah satu kasus adalah masalah imigran ilegal.

"Dari segi jumlah, China memang yang paling banyak ditindak adalah China 1.837 administrasi, Afganistan 665, dan Bangladesh 389. Ini karena alasan imigran ilegal dan lain sebagainya," ujar Yasonna.

Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan penindakan terhadap WNA bermasalah, Yasonna menegaskan, pihaknya akan meningkatkan pelaca­kan menggunakan bar code yang ada di paspor. Termasuk mengimbau kepada pemilik hotel untuk menggunakan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) bila ada WNA yang menginap. ***


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

KPK Tak Gentar Hadapi Praperadilan Mantan Waka PN Depok

Minggu, 03 Mei 2026 | 20:19

Ordal, pada Perspektif Rawls

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:54

KPK Telusuri Duit Panas Cukai ke Pengusaha Rokok

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:23

DPR Geram Ada PRT Tewas: Negara ke Mana?

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:17

Spirit Airlines Jadi Maskapai AS Pertama yang Bangkrut akibat Perang Iran

Minggu, 03 Mei 2026 | 17:03

Renault Triber 2026, Sensasi Mobil Keluarga Rasa Eropa Harga Rp 106 Jutaan

Minggu, 03 Mei 2026 | 17:01

Trump Ragu Terima 14 Syarat Damai Baru dari Iran

Minggu, 03 Mei 2026 | 16:33

DPR Ungkap Ada Skenario Damai di Balik Kasus PRT Tewas di Jakpus

Minggu, 03 Mei 2026 | 16:09

Andi Arief Ingatkan Militer Masuk Pemerintah karena Sipilnya Koruptif

Minggu, 03 Mei 2026 | 15:59

Menlu AS Sambangi Vatikan usai Perseteruan Trump dan Paus Leo XIV

Minggu, 03 Mei 2026 | 15:26

Selengkapnya