. Data soal Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia yang dimiliki Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) ‎dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) ternyata tidak sinkron.
Direktur Jenderal Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Ronny Franky Sompie pun angkat bicara.
Menurut dia Kemenaker merupakan kementerian yang memiliki data TKA valid di Indonesia. Sedangkan data yang dimiliki Imigrasi adalah data perlintasan, data pemberian izin tinggal terbatas pelayanan terhadap TKA beserta keluarganya.
"‎Jadi berbeda ketika dia berbicara izin tinggal. Izin tinggal terbatas itu bisa diberikan frekuensinya satu orang, bisa dapat dua, bisa tiga orang," ujar Ronny usai di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1).
Mantan Kapolda Bali ini menjelaskan setiap TKA wajib mengantongi izin tinggal terbatas setiap tiga bulan lewat Imigrasi.
‎"Kalau 1 tahun, dia bekerja 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Kan dia harus izin lagi, izin lagi, izin lagi," kata Ronny.
Sedangkan Kemenaker, lanjut Ronny, menghitung jumlah orang asing yang bekerja di Indonesia, bukan menghitung jumlah izinnya.
‎"Nah kalau di imigrasi datanya itu data pemberian izin, kan beda. Pemberian izin tinggal terbatas. Kalau di sana (Kemenaker) kan yang dihitung bukan INTA (izin tenaga kerja asing)-nya, tapi jumlah orang tenaga kerja, itu yang menyebabkan beda," demikian Ronny.
Sebagaimana diberitakan, sesuai data Ditjen Imigrasi, WNA yang mengurus Izin Tinggal Terbatas (Itas) dan Izin Tinggal Tetap (Itap) per 18 Desember 2016 lalu sebanyak 164.698. Izin tinggal itu bisa digunakan untuk bekerja di Indonesia.
Sementara data TKA yang dirilis Kemenaker ada 74.183. Dengan demikian, terdapat selisih 90.515 izin tinggal warga asing. Jumlah itu berpotensi menjadi TKA ilegal karena tidak mengurus izin kerja di Kemenaker.
[rus]
