Berita

Hukum

Romo Syafei'i: Ahok Diperlakukan Sebagai Warga Negara Luar Biasa

KAMIS, 19 JANUARI 2017 | 17:55 WIB | LAPORAN:

Energi bangsa Indonesia terkuras hanya karena seorang Basuki Tjahaja  Purnama alias Ahok.

Hal ini karena masyarakat menganggap Ahok telah mendapatkan perlakukan sebagai warga negara luar biasa oleh pemerintah dan aparat hukum.

Begitu dikatakan anggota Komisi III DPR RI, Raden Muhammad Syafei’i, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/1).


"Banyak hal yang terjadi belakangan ini terjadi karena seorang Ahok. Energi bangsa ini terkuras hanya karena Ahok seperti mendapatkan perlakuan menjadi warga negara luar biasa oleh pemerintah dan aparat hukum. Berbagai cara dan alasan digunakan untuk melindunginya sehingga menimbulkan gelombang aksi perlawanan," ujar Syafei’i.

Dia mencontohkan betapa seorang Ahok luar biasa dan kebal hukum sehingga kekuasaan seperti selalu harus mencari alasan untuk  melindunginya.

"Dulu ketika KPK menyelidiki Ahok dalam kasus Sumber Waras, KPK minta agar BPK melakukan audit investigasi. Setelah auditnya keluar dan ditemukan pelanggaran, BPK kemudian yang disalahkan auditnya," kata dia lagi.

Padahal selama ini tidak pernah demikian dan bahkan audit dari auditor independen saja bisa dijadikan rujukan, jelasnya.

Hal ini kemudian terulang lagi dalam kasus penistaan Al Quran. Ketika hal itu hendak dilaporkan oleh sejumlah pihak, Polri pun mencari alasan bahwa untuk menerima laporan penistaan perlu fatwa MUI. Dan ketika fatwa tersebut dikeluarkan MUI pun disalahkan  Polri dan fatwa dipertanyakan sebagai sumber hukum positif.

"Makanya saya bilang Ahok ini warga negara luar biasa, segenap sumber daya mulai dari anggaran, sampai sumber daya manusia seperti kapolri habis digunakan untuk membela Ahok. Siapapun yang melawan Ahok jadi salah," kata Politisi Partai Gerindra.

Dulu BPK, disalahkan karena mengeluarkan audit soal adanya kerugian negara. Sekarang, katanya menambahkan, MUI disalahkan salah karena mengeluarkan fatwa.

"Makanya yang namanya Ahok adalah makluk luar biasa dalam tatanan hukum," tandas Romo Syafei'i, panggilannya. [zul]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya