Masalah tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal China sudah sangat memprihatinkan. TKA ilegal ini bukan hanya dipekerjakan di perusahaan swasta, PLN yang merupakan perusahaan negara pun ikut mempekerjakan mereka.
Pada Selasa lalu, petugas Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja Riau mengamankan 35 TKA ilegal asal China yang bekerja di proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tenayan Rasa, Pekanbaru.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau Ferdinan Siagian menyebut, para TKA itu diamankan karena tidak memiliki dokumen resmi dari negara asalnya.
"Mereka bekerja di PLTU Tenayan Raya. Sampai sekarang kami terus melakukan pendalaman yang langsung ditangani tim dari Kantor Imigrasi Pekanbaru," ucapnya, (Rabu, 18/1).
Mendengar kabar ini, anggota Komisi IX Muhammad Iqbal geleng-geleng kepala. Dia heran bukan kepalang, mengapa PLN sebagai perusahaan negara ikut mempekerjakan TKA ilegal. Padahal, masalah ini sangat sensitif dan sedang menjadi sorotan publik.
"Kalau kabar ini benar, jelas sebuah kesalahan. Para pekerja itu ilegal, masak mereka bisa bekerja di perusahaan negara seperti PLN. Saya kira, kalau benar, PLN ini harus ditegur," ucap politisi PPP ini.
Karena itu, dia meminta Menteri BUMN Rini bersikap tegas. Dia tidak ingin kasus ini terulang kembali pada BUMN yang lain. "Ini tidak boleh terjadi lagi. Masak BUMN mempekerjakan TKA ilegal. Kenapa tidak mempekerjakan orang kita sendiri. Saya kira orang kita juga banyak yang bisa bekerja di proyek PLTU," tegasnya.
Kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan Ditjen Imigrasi, Iqbal meminta untuk semakin intensif melakukan pengawasan. Sebab, terbukti masih banyak TKA ilegal yang bekerja di Indonesia. "Kami meminta pengawasan terus dilakukan dan diperketat."
Iqbal juga mendorong pemerintah segera mengevaluasi kebijakan bebas visa. Sebab, kebijakan itu terbukti banyak disalahkangunakan para warga negara asing (WNA) untuk mencari kerja di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Muhammad Hekal ikut geram dengan informasi tadi. Menurut politisi Gerindra ini, adanya TKA ilegal di PLN sangat memprihatinkan. "Masak PLN pun ikut mempekerjakan TKA yang tak berizin," ucapnya.
Untuk itu, Hekal berjanji akan menegur PLN dan juga Menteri BUMN Rini Soemarno. Dia tidak mau hal serupa terjadi pada BUMN lain. Sebab, mempekerjakan TKA ilegal jelas sebuah perbuatan yang menyalahi aturan dan menyakiti hati rakyat. "Nanti kami akan berikan teguran khusus kepada Menteri BUMN," katanya.
Sebelum kejadian ini, kata Hekal, Komisi VI DPR sudah mewanti-wanti Menteri Rini untuk memprioritaskan pekerja lokal ketimbang pekerja asing. Pertimbangannya, mempekerjakan sumber daya lokal akan mendorong perekonomian warga sekitar. Selain itu, akan lebih menghemat anggaran pembangunan. Sebab, upah pekerja lokal relatif lebih rendah dibanding pekerja asing.
"Kami sudah mengingatkan sejak tahun lalu. Tapi, nanti kami akan ingatkan kembali agar Menteri BUMN bisa konsisten mengutamakan lapangan kerja kepada bangsa sendiri," kata Hekal.
[zul]
