Berita

Ilustrasi/Net

Hukum

Praperadilan Kedua Bupati Buton Menghadirkan Enam Saksi

RABU, 18 JANUARI 2017 | 20:52 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Sidang kedua praperadilan Bupati Buton (nonaktif) Samsu Umar Abdul Samiun melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (18/1).

KPK menetapkan Umar Samiun sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dalam pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Buton tahun 2011/2012.

Sidang yang dipimpin hakim tunggal Noor Edi Yono itu beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli yang dihadirkan pihak Umar Samiun.

Ada empat saksi ahli dan dua saksi fakta yang dihadirkan. Dua saksi ahli itu adalah, Arbab Paproeka dan La OD Agus Mukmin. Sementara empat saksi ahli adalah, Prof. Dr. Laica Marzuki, Dr. Margarito Kamis, Dr. Chairul Huda dan Prof. Dr. Mudzakir.

Dalam persidangan tersebut, Arbab Paproeka mendapat giliran pertama untuk memberikan kesaksian. Pertanyaan yang dilontarkan adalah mengenai kedekatan Arbab dengan Akil Mochtar, hingga aliran dana Rp 1 miliar yang mengalir di rekening CV Ratu Samagat. Rekening itu milik Ratu Rita, istri Akil.

"Saya sama sekali tidak tahu kalau ada transferan sebesar Rp 1 miliar di rekening CV Ratu Samagat. Saya tahu ada uang transferan dari Umar Samiun tersebut setelah kasus ini mencuat," kata Arbab menjawab pertanyaan Agus Dwiwarsono selaku kuasa hukum Umar Samiun.

Advokat ini juga ditanya perihal adanya panggilan yang dilayangkan oleh KPK saat proses penyidikan terhadap Akil Mochtar mengenai sengketa pilkada Buton untuk dimintai keerangannya. Namun, dalam kesempatan itu Arbab membantah menerima surat panggilan yang dimaksud.

"Rumah saya ada tiga. Di Jakarta dua dan di Kendari satu. Saya sudah cek semuanya dan tidak ada surat panggilan dari KPK. Itu artinya saya tidak pernah diperiksa," ucapnya.

Padahal, lanjut Arbab, kasus yang menyeret nama Bupati Buton ini ada karena ulah dirinya, secara tidak langsung dia yang memperkenalkan Akil ke Umar. Olehnya karena itu, seharunya KPK terlebih dahulu meminta keterangannya dan mengkonfirmasi perihal ulaliran dana tersebut.

"Harusnya saya terlebih dahulu dikonfirmasi terkait uang itu, apakah terkait dengan uang penyuapan atau tidak. Tapi saya tidak pernah dikonfirmasi. Pak Akil juga saat sidang meminta untuk menghadirkan saya, tapi tetap tidak dihadirkan. Padahal kalau saya dihadirkan yakin tidak akan seperti ini," tukasnya. [sam]


Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Ukraina Lancarkan Serangan Drone di Beberapa Wilayah Rusia

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:03

Bonus Olimpiade Ditahan, Polisi Prancis Ancam Ganggu Prosesi Estafet Obor

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:02

Antisipasi Main Judi Online, HP Prajurit Marinir Disidak Staf Intelijen

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:37

Ikut Aturan Pemerintah, Alibaba akan Dirikan Pusat Data di Vietnam

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:29

KI DKI Ajak Pekerja Manfaatkan Hak Akses Informasi Publik

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:27

Negara Pro Rakyat Harus Hapus Sistem Kontrak dan Outsourcing

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:17

Bandara Solo Berpeluang Kembali Berstatus Internasional

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:09

Polisi New York Terobos Barikade Mahasiswa Pro-Palestina di Universitas Columbia

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:02

Taruna Lintas Instansi Ikuti Latsitardarnus 2024 dengan KRI BAC-593

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:55

Peta Koalisi Pilpres Diramalkan Tak Awet hingga Pilkada 2024

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:50

Selengkapnya