Berita

Politik

MUI: Ahok yang Anti-Kebhinekaan Bukan Umat Islam

RABU, 18 JANUARI 2017 | 17:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Saat ini umat Islam terkesan terpuruk, tertekan dan tertuduh. Hal itu dirasa tidak adil mengingat umat Islam adalah penduduk mayoritas di Indonesia.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Din Syamsuddin di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (18/1).

"Terpuruk dalam bidang ekonomi yang dulu umat Islam memiliki kekuatan. Tapi sekarang dikalahkan kelompok kekuatan ekonomi yang mendapatkan privilege (keistimewaan)," kata Din, seperti dilansir RMOLJakarta.


Padahal, kata Din, kelompok yang diberikan keistimewaan itu adalah kelompok yang memiliki kebencian terhadap umat. Hal itu terbukti dengan adanya ujaran kebencian yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.

"Membangkitkan ekonomi umat ini sangat sulit, tapi justru negara malah berpihak kepada mereka," ujarnya.

"Ketika umat Islam bereaksi kemudian dituduh sebagai anti kebhinekaan dan radikal, bagi umat Islam itu adalah kekerasan verbal,  menyakitkan dan pers juga tidak berkeadilan seolah yang anti kebhinekaan adalah umat Islam," sambung mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Menurutnya, apa yang dilakukan Ahok di Pulau Seribu adalah bentuk kekerasan verbal, anti kebhinekaan dan ujaran kebencian.

"Mohon dipahami, kekerasan itu tidak hanya fisik, tapi juga ada kekerasan verbal. Kalau ada media yang mendukung itu, namanya kekerasan verbal, kalau ada kekuatan ekonomi yang mendukung itu namanya capital violence,  kalau negara mendukung itu  namanya state violence," tandasnya. [zul]

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya