Pemerintah berencana menambah objek pajak baru untuk memuluskan pencapaian target penerimaan tahun ini. Ada dua objek yang tengah dibahas serius yakni media sosial (medsos) artis dan pengguna jalan tol.
Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak Suryo Utomo memastikan kajian untuk menarik pajak medsos artis terus dimatangkan. "Kita sedang buat konsep pajaknya. Kita harapkan ini bisa meningkatkan kepatuhan dan penerimaan," kata Suryo di Jakarta, kemarin.
Suryo mengatakan, pemerintah tidak akan membuat keÂtentuan yang menyusahkan atau mempersulit kegiatan bisnis para selebritis.
Sementara soal pengguna tol, Suryo menerangkan, aturannya sedang dalam pembahasan. Diharapkannya, pajak jalan tol mulai berlaku bersamaan dengan kenaikan tarif tol. Saat ini, pihaknya sedang menunggu peraturan yang akan menjadi dasar hukum penarikan pajak jalan tol tersebut.
"Proses masih jalan dan kami menunggu Peraturan PemerinÂtahnya, kapan akan diterbitkan," jelasnya.
Direktur Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak Yon Arsal menyebutkan, target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp 1.300 triliun. Untuk mencapai itu, Ditjen Pajak sudah menyiapkan strateginya. Selain lewat penambahan basis pajak baru, pihaknya juga akan meÂmanfaatkan program pengampuÂnan pajak (tax amnesty) menjadi batu loncatan.
"Kinerja di periode akhir tax amnesty menjadi strategi utama. Tapi selain itu, pengawasan, ekstensifiksi, hingga penegakan hukum kita lakukan," ujarnya.
Dua hari sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan sosialisasi kebijakan tax amnesty kepada para pemuka agama kristen. Dari sosialisasi ini, diharapkan Menkeu peneriÂmaan tax amnesty dan kepatuhan pajak meningkat.
Kemarin, Sri Mulyani menÂsosialisasikan kebijakan tax amnesty saat mengisi acara Economic Quarterly di Jakarta. Hadir dalam acara ini ekonom dan perwakilan Bank Dunia. BeÂdanya, dalam acara ini, Menkeu memaparkan tentang pentingnya kebijakan tax amnesty untuk Indonesia.
Dia menyebutkan setidaknya tiga manfaat. Pertama, tax amÂnesty akan memperkuat kemamÂpuan dalam mengidentifikasi penerimaan perpajakan sekaÂligus memperkuat kepatuhan wajib pajak. Kedua, program pengampunan pajak diyakini akan mendorong pembangunan kembali kredibilitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Dan, ketiga, program pengampunan pajak juga akan mendorong perbaikan sistem teknologi informasi dan basis data.
Potensi Pajak Tol Capai Rp 1 Miliar
Pengamat perpajakan dari
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus PrasÂtowo mendukung langkah peÂmerintah menjadikan jalan tol menjadi objek baru pajak.
Dia menyebutkan, potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari tol sekitar Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar.
"Jika ingin dikenakan pajak yang harus diperhatikan beÂban masyarakat. Saya setuju yang dikenakan itu non trayek umum," kata Yustinus kepada
Rakyat Merdeka, kemarin.
Yustinus menilai, pemungutan pajak untuk golongan tertentu tidak terlalu sulit. Apalagi, lanÂjut dia, selama ini tarif jalan tol sudah dipisahkan berdasarkan golongan kendaraan.
Bagaimana dengan medsos artis? Yustinus menyebut potensinya juga bagus. Hanya saja, memungut pajak perorangan tidak mudah.
"Bagaimana cara untuk memajakinya. Jika seseorang diminta untuk meng-endorse kemudian dibayar, apakah hal tersebut bagian dari pajak? Atau bagaimana jika penghasilan dari endorse terseÂbut hanya sekali saja dan tidak berkelanjutan," katanya.
Menurutnya, yang mungkin dilakukan untuk menarik pajak dari pendapatan digital adalah memajaki hulunya seperti InstaÂgram dan
YouTube. ***
