Dewan Pembina Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Jhonny Andrean, mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki sistem di industri ritel agar industri ini tidak dikuasai oleh asing.
"Hati-hati, asing akan kuasain bisnis ritel Indonesia," tegas Jhonny di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa, (17/1).
Pemilik salon terkemuka Jhonny Andrean yang juga produk makanan J.Co Donuts ini menjelaskan hal itu akan terjadi jika pengusaha ritel lokal tidak mendapat keadilan.
Ia menceritakan, yang terjadi di industri ritel saat ini adalah yang lemah membantu yang kuat, sehingga industri ritel menjadi tidak sehat.
Betapa tidak, saat ini di kota-kota besar terdapat fenomena "banjir mall". Karena menjamurnya pusat perbelanjaan modern, membuat terjadinya persaingan yang sengit antar mall. Semua mall ingin tampil "cantik" dan memiliki brand yang keren, hingga akhirnya memasukkan brand dari luar negeri untuk menopang dandanan mall mereka.
Namun, karena pihak mall yang mengundang brand asing terkenal itu, terpaksa pihak mall yang mengeluarkan biaya untuk menyewa brand tersebut agar mau membuka tenant mereka.
"Pemilik mall merasa tak cukup dengan brand lokal. Harus ada brand luar negeri. Makanya mall itu membiayai brand-brand terkenal itu," bebernya.
"Bahkan saya buka saja, ada brand yang interior storenya saja dibayar sama pemilik mall, supaya kelihatan berkelas," imbuhnya.
Akibatnya, pihak mall hanya menarik biaya service charge dan sewa dari tenant-tenant kecil dan brand lokal. Bahkan, Johnny mengatakan, tenant-tenant yang kecil, misalnya hanya seluas 2x5 meter/persegi, memiliki biaya sewa paling mahal, dibanding brand yang menyewa hampir satu lantai di sebuah mall.
"Akhirnya yang bayar sewa tenant paling mahal itu adalah yang nyewa 2x5 meter. Makanya negara kita salah kaprah. Harus diberesin soal ini," kritiknya.
Johnny menyarankan, agar masyarakat membuktikan hal tersebut.
"Coba ke Mangga Dua, ada toko handphone, tanya sewa perbulannya berapa, pasti mereka mahal bayarnya. Bandingkan dengan toko-toko yang menyewa luas sekali di mall," urainya.
Harga service charge di mall sangat bervariasi. Ada mall yang menarik service charge Rp. 60 ribu/meter, ada juga yang 3 kali lipat lebih mahal, sebesar Rp. 180 ribu/meter.
Pusat perbelanjaan besar dan ternama biasanya memiliki service charge yang mahal.
Karena itu, DPP HIPPINDO berkeinginan membela semua retailers untuk memperoleh keadilan.
"Pemerintah jangan terlalu sibuk, ngurusi demo, yang macam-macam. Padahal ini (industri ritel) adalah tunggang punggung," kritiknya.
Untuk itu, ia meminta pemerintah mau duduk bersama dengan para pengusaha ritel dan juga pengelola mall, untuk membuat kesepatakan bersama dan aturan main agar bisa saling menguntungkan satu sama lain.
"Kami siap duduk bersama dengan pemerintah, dan pemilik mall. Karena kami ini mitra pemilik mall. Tanpa kami, pemilik mall hanyalah tempat parkir," demikian Johnny.
[zul]
