. Pengusaha ritel meminta dibuatkan aturan main oleh pemerintah soal service charge dan penyewaan di pusat perbelanjaan.
Wakil Ketua Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Thomas Farial yang memiliki usaha retil di bidang fashion, aksesoris, dan sepatu mengeluhkan biaya sewa dan service charge di mall merupakan komponen biaya yang paling besar bagi usaha ritel.
Di tengah lesunya industri ritel, ia meminta pemerintah membuat aturan main agar harga service charge dan sewa tidak memberatkan para penyewa tenant di mall.
"Industri fashion, shoes dan aksesoris lagi mendapat cobaan hantaman kiri kanan atas bawah yang sangat besar," ujarnya di Hotel Fairmount, Jakarta, Selasa, (17/1).
Menurutnya, kelesuan ekonomi kali ini adalah yang terburuk selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Di tahun 2016, sama sekali tidak ada growth atau pertumbuhan industri ritel.
"Saya sudah lebih 25 tahun berkecimpung. Luar biasa sekali dampak dari ekonomi secara keseluruhan. Indonesia ekonominya kurang baik situasinya. Belum lagi ada peraturan-peraturan pemerintah yang kurang mendukung di industri kami," keluhnya.
Peraturan yang tidak mendukung pengusaha lokal ini dibeberkannya adalah salah satunya peraturan baru dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang memperbolehkan foreign direct investment. Produk asing diperbolehkan memiliki saham untuk membuka toko ritel di mall, dengan luas diatas 400 meter per persegi
"Kita bisa lihat di mall-mall, cukup banyak merk-merk asing bukan small player, tapi
global player, dengan harga luar biasa murah. Itu memberikan satu pukulan juga untuk kami," ucapnya.
Ditambah lagi, industri ritel semakin melemah dengan kehadiran
e-commerce atau bisnis
online terutama di bidang
fashion. Bisnis
online memungkinkan home industri dan small industri untuk menjual barang mereka langsung ke konsumen tanpa melewati toko secara fisik.
"Ini memberikan satu tekanan bagi kami sebagai penjual tradisional yang membuka toko secara fisik dan membayar pajak," keluhnya.
[ysa]
