Langkah pemerintah untuk menurunkan harga cabai dinilai masih belum menampakan hasil. Padahal, harga cabai adalah salah satu kontributor utama dalam inflasi.
"Jika inflasi naik maka daya beli masyarakat tergerus. Pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat, karena hal ini menyumbang lebih dari separuh PDB. Jika ini berlanjut, ujungnya target pertumbuhan bisa meleset," jelas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam dalam keterangannya, hari ini (Selasa, 17/1).
Ecky menambahkan, meski realisasi inflasi umum relatif rendah, namun dari sisi harga barang-barang bergejolak (volatile food) masih sangat tinggi.
Merujuk data BPS, papar Ecky, inflasi
volatile food pada akhir 2016 mencapai mencapai 5,92 persen; inflasi umum 3,02 persen; inflasi inti 3,07 persen; dan inflasi barang-barang yang diatur pemerintah sebesar 0,21 persen.
Sepanjang 2016, kontribusi cabai terhadap pembentukan inflasi mencapai 0,35 persen dan menjadi kontributor utama. Akhir-akhir ini harga cabai melambung tinggi hingga Rp160 ribu per kg. Bahkan, di beberapa pasar tradisional melebihi Rp200 ribu per kg.
"Inti persoalan komoditas cabai bukan hanya terkait dengan cuaca, yang sering disebut terkait dengan lonjakan harga. Justru, yang mendasar adalah persoalan adalah tata niaga, mulai dari proses produksi, distribusi, pemasaran, hingga konsumsi akhir," ujar anggota Komisi XI DPR RI ini.
Ecky menjelaskan, persoalan di sisi produksi terlihat bagaimana pengaruh dari tengkulak yang menjadi penyuplai dana dan sarana produksi bagi petani di daerah. Pemerintah harus berani masuk lebih dalam ke bisnis prosesnya, sehingga dapat memutus jaring-jaring tengkulak. Ditambah lagi dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang belum menyasar ke sektor pertanian secara efektif.
"Selain itu, jalur distribusi turut mempengaruhi harga cabai. Kondisi jalan yang rusak menyebabkan biaya angkut semakin tinggi. Keseluruhan biaya tersebut akan dibebankan kepada konsumen.
"Dalam berbagai kajian disimpulkan, ongkos transportasi menyumbang sekitar sepertiga dari harga jual barang. Untuk itu, sangat mendesak memperbaiki infrastruktur dasar," tambah Ecky.
Ia pun mendukung segala upaya pemerintah untuk memutus mata rantai perdagangan yang tidak efisien. Petani harus dapat mendistribusikan hasil usahanya kepada konsumen melalui sependek mungkin perantara.
"Sebab persoalan makro seperti inflasi dan stabilitas ekonomi berakar dari pengelolaan hal-hal mikro seperti ini," tutup Ecky.
[wid]
