Isu HAM Bukan Prioritas Diplomasi, Kenapa Begitu?

Human Rights Working Group (HRWG) mengkritik proyeksi politik luar negeri Indonesia 2017 yang tidak meletakkan hak asasi manusia (HAM) sebagai prioritas di­plomasi. HAM malah disebut pada poin terakhir atau poin ke-14 dari fokus diplomasi 2017.

Direktur eksekutif HRWG, Muhammad Hafiz menilai, komitmen politik luar negeri Indonesia ke depan masih men­gacu pada paradigma develop­mentalism, yaitu dengan men­jaga perdamaian, keamanandan stabilitas kawasan un­tuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Hak asasi manusia harus­nya menjadi landasan utama bagi setiap kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri. Perlu di­lihat, problem mendasar dunia dewasa ini adalah meningkatnya konservatisme akibat rezim yang dipilih secara demokratis tidak menjadikan HAM se­bagai dasar kebijakannya," katanya di Jakarta.
 

 
Hafiz mengingatkan, Indonesia bersama dengan India, Brazil dan Afrika Selatan ada­lah negara demokrasi baru pada tingkat global. Kelompok ini mempunyai 'soft power' dalam bentuk demokrasi dan peng­hargaan pada HAM yang telah mengubah kancah kekuatan politik dan diplomasi inter­national di bidang demokrasi dan HAM.

"Jika HAM tidak dijadikan fokus pada kebijakan pemerintah Indonesia, maka Indonesia akan selalu gagap menyikapi persoalan-persoalan akibat praktik intoleran di dunia yang trennya menguat. Sebut saja problem politisasi agama. Tanpa menggunakan argumentasi HAM, demokrasi kita akan terjebak pada tirani mayoritas," tuturnya.

Program Manager HRWG, Daniel Awigra mengatakan, kinerja diplomasi pemerintah Indonesia patut diapresiasi, khususnya pada isu Palestina dan Rohingya.

"Kunjungan Menlu ke Myanmar baru-baru ini menunjukkan keprihatinan dan kepedulian Indonesia atas kri­sis kemanusian di kawasan. Hal ini juga bisa dilihat sebagai bentuk kepercayaan pemerin­tah Myanmar. Selain itu, upaya semacan ini adalah preseden yang baik untuk ASEAN keluar dari paradigma lama soal non-intervensi," katanya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan, ada 14 hal yang akan menjadi fokus di­plomasi Indonesia pada 2017. Pertama, penguatan kontribusi Indonesia pada ASEAN dan kontribusi konkret ASEAN di kawasan. Kedua, mengoptimal­kan dukungan bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB demi berkontribusi nyata bagi perdamaian global.

"Diplomasi Indonesia ju­ga tidak akan meninggalkan komitmen global di berbagai bidang. Komitmen dalam per­lindungan dan pemajuan HAM akan ditegaskan melalui pelap­oran ketiga Universal Periodic Review di Dewan HAM PBB," katanya.