Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Setelah Sri Mulyani Tantrum, JP Morgan Revisi Peringkat Surat Utang Indonesia

SELASA, 17 JANUARI 2017 | 07:10 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Setelah diputus kontraknya oleh Kementerian Keuangan RI pada awal Januari lalu, bank investasi JP Morgan menaikkan kembali peringat surat utang Indonesia, dari underweight menjadi neutral.

Dalam keterangan JP Morgan seperti dikutip dari BBC disebutkan bahwa mereka mengubah peringkat surat utang itu karena apa yang mereka khawatirkan sebelumnya tidak terjadi.

Dalam riset di pertengahan November 2016, JP Morgan menurunkan peringkat surat utang RI dari overweight menjadi underweight. Penurunan dua tingkat ini dipicu oleh kekhawatiran perubahan konsentrasi pasar keuangan menyusul kemenangan Donald Trump dalam pilpres AS.


Menteri Keuangan RI marah atas penurunan itu, dan memutuskan kerjasama dengan JP Morgan terhitung pada tanggal 1 Januari 2017.

"Penurunan taktis yang kami lakukan dua bulan lalu didorong oleh risiko dari penampilan yang tidak memadai Indonesia di Asia Pasifik, tidak termasuk Jepang," ujar JP Morgan dalam keterangannya.

Manuver Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan hubungan dengan JP Morgan dipandang sebagai sebuah sikap berlebihan dan dipertanyakan kalangan investor.

Dalam salah satu artikelnya, Wall Street Journal mengatakan, pemerintah Indonesia selalu membantah penilaian-penilaian negatif mengenai pondasi ekonomi Indonesia, dan sebaliknya kerap memberikan proyek kepada lembaga keuangan yang membuat penampilan ekonomi Indonesia lebih kinclong.

Praktik ini sudah menjadi semacam rahasia umum, dan itu sebabnya investor selalu memberikan diskon besar terhadap performa ekonomi Indonesia yang dirilis oleh lembaga-lembaga keuangan.

Revisi peringkat surat utang Indonesia oleh JP Morgan, dari turun dua tingkat menjadi turun satu tingkat bisa dipandang sebagai efek dari tantrum Sri Mulyani.

Tantrum adalah istilah yang digunakan WSJ dalam artikel pekan lalu (Kamis, 12/1).

Namun demikian, perubahan peringkat itu terkesan basa-basi dan tidak mengubah fundamental ekonomi Indonesia yang defisit dan utang yang semakin besar. [dem]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya