Kenaikan Tarif Pengurusan STNK Dan BPKB Ganggu Kebutuhan Hidup Masyarakat

Kenaikan tarif administrasi pengurusan STNK dan BPKB berdampak sangat luas hingga mengganggu kebutuhan hidup masyarakat. Misalnya berdampak pada kebutuhan transportasi publik, baik angkutan penumpang maupun logistik. Kenaikan ini juga menurunkan daya beli masyarakat. Sektor industri dan usaha ikut tergerus.

"Pada gilirannya menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional, karena yang dihantam pemerintah sektor transportasi," ungkap anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono, dalam keterangannya (Senin, 16/1).

Menurutnya tidak perlu ada kenaikan tarif STNK dan BPKB yang dimaksudkan untuk menambah Pendapatan Negara Bukan Pajak (BNPB) tersebut. Apalagi, di awal tahun ini sudah banyak sekali kenaikan. Di samping penerimaan negara dari pajak rakyat sudah cukup besar.

"Jadi, tak perlu lagi ada PNBP. Masyarakat sudah dibebani pajak luar biasa besar. Bahkan, sudah ada program pengampunan pajak supaya masyarakat dan para pengusaha tidak dibebani pajak terlalu besar," ucap Bambang.    

Apalagi, PNBP Polri adalah yang terbesar kedua sekitar Rp9 triliun, setelah PNBP Kemenhub. Dengan menaikkan tarif pengurusan STNK dan BPKB 100-300 persen, dipastikan PNBP Polri juga meningkat sekitar Rp20 triliun. Ini sangat fantastis.
"Jadi, tak logis ketika Kakorlantas berargumen tarif STNK naik, lantaran bahan material pembuatan STNK juga naik," tegasnya.     

Di Indonesia, ungkap Anggota F-Gerindra itu, ada sekitar 16 juta kendaraan kecil (roda 4) untuk privat maupun publik, 6 juta truk, 1,5 juta bus, dan 200 juta sepeda motor. Semua ini menjalankan roda perekonomian nasional. "Bisa dibayangkan jumlah PNBP yang diterima Polri dari kenaikan administrasi STNK dan BPKB. Tarif transportasi juga bisa naik," tandasnya. [zul]