Reposisi dan mutasi aparat kepolisian harus berdasarkan evaluasi dan kebijakan pimpinan Polri.
Karena itu tidak dibenarkan adanya tekanan apalagi ultimatum dari pihak luar kepada Kapolri untuk mencopot Kapolda. Tekanan tersebut bisa membahayakan bagi demokrasi.
Demikian menurut Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni terkait unjuk rasa yang digelar Front Pembela Islam di Mabes Polri, Jakarta hari ini (Senin, 16/1).
Massa FPI yang dipimpin langsung Habib Rizieq mengultimatum Kapolri untuk mencopot Kapolda Jabar terkait kericuhan pasca pemeriksaannya di Mapolda Jabar Kamis lalu.
Terkait hal tersebut, mantan Ketua IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) ini menyatakan persetujuan dan dukungan terhadap seruan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj.
"Iya, komentar Kiai Said sudah betul, saya mendukung. Aksi dan demo dalam demokrasi sah dan bagian dari kebebasan berpendapat, tapi kalau ada seruan 'perang' seperti video yang saat ini sudah beredar di media sosial dan aksi itu untuk intervensi pada aparat keamanan, ini bukan penyampaian aspirasi yang dikenal dalam demokrasi," tegasnya
"Mestinya Rizieq berjiwa besar mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Tidak perlu membawa-bawa massa untuk mengintervensi proses itu," pungkas Toni.
Kemarin, Kiai Said menjelaskan proses pergantian dalam tubuh Polri berdasarkan mekanisme, tidak bisa sembarangan mencopot. Kiai Said juga mempertanyakan ulama yang kerjanya cuma menghasut dan marah-marah.
Menurutnya, tingkah laku para petinggi FPI tidak sejalan dengan ciri khas seorang ulama pada umumnya. Seorang ulama, kata dia, dituntut untuk menyebarkan ilmu agama, tanpa menghasut dan tak mudah terpancing emosinya.
[zul]
