Peristiwa kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Cilincing, JaÂkarta Utara belum lama ini menuai keprihatinan. PasalÂnya, kejadian tersebut bukan yang pertama kali terjadi di dunia pendidikan. Bagaimana evaluasi dewan?
Anggota DPR Komisi V Nizar Zahro menilai, sebenarnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terutama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan sudah melakukan banyak pembenahan.
Mereka sudah menerapkan aturan pendidikan sesuai dengan vokasi yang ada. Tidak hanya itu, BPSDM Perhubungan juga telah melaksanakan program Masa Dasar Pembentukan Karakter (Madatukar) untuk memuÂtus tradisi perpeloncoan di sekolah-sekolah.
"Kalau dilihat dari statuta atau peraturan yang ada, sudah baik, standarnya suÂdah internasional. Namun demikian memang harus ada pembenahan-pembenahan pada titik-titik yang dianggap masih lemah agar kasus serupa tidak terulang," kata Nizar kepada
Rakyat Merdeka, kemarin.
Nizar merekomendasikan, STIP ditutup sementara, tuÂjuannya agar memudahkan proses investigasi.
Menurutnya, untuk mencegah kekerasan terulang, pengawasan internal lebih ditingkatkan baik terhadap taruna maupun pengelola sekolah. Karena, untuk kuriÂkulum dan aturan main sudah baik.
Selain itu, dia menyarankan, sekolah memasang spanduk berisi pesan moral untuk mengingatkan dampak praktik kekerasan. TujuanÂnya, agar taruna bisa sekolah dengan baik dan orangtua siswa tidak khawatir.
Pengamat Pendidikan Diennaryati Tjokrosuprihatono menilai butuh peranan kepala sekolah untuk menghiÂlangkan praktik kekerasan.
Dia menuturkan, selama ini taruna senior kerap terlibat dalam melakukan pembiÂnaan terhadap juniornya. Menurutnya, kepala sekolah harus rajin melakukan dialog dengan para taruna senior untuk menghilangkan pembinaan yang mengandung unsur perpeloncoan.
"Dialog harus dibangun, harus dicarikan alternatif di dalam mengeratkan hubungan senior dan junior tanpa praktik perpeloncoan," katanya. ***
