Berita

Pedri Kasman

Politik

Ahok Tak Bisa Mengelak Dari Pokok Perkara, Terpaksa Cari-Cari Kesalahan Saksi

SENIN, 16 JANUARI 2017 | 10:14 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sidang kasus penistaan agama dengan Terdakwa Basuki T. Purnama kembali digelar besok. Agenda sidang keenam tersebut kemungkinan masih pemeriksaan saksi saksi. Pasalnya masih ada beberapa saksi pelapor yang belum diperiksa di persidangan.

"Setelah itu kemungkinan dilanjutkan ke saksi fakta atau saksi yang ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP)," jelas salah seorang saksi pelapor yang menjalani pemeriksaan pekan lalu, Pedri Kasman, pagi ini.

Pedri berbagi pengalaman dari sidang pemeriksaan sebelumnya. Yaitu, kubu Ahok dan pengacaranya tidak akan banyak membahas masalah yang jadi pokok perkara: Yaitu dugaan pidana penodaan agama pada pidatonya di menit 24.20-24.33. Yakni pada kalimat ".... Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macam macam itu...dibodohin gitu ya..."


"Kalimat ini ada dalam video utuh berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik yang sudah jadi barang bukti di tangan majelis hakim," urainya.

Kalimat yang dipersoalkan tersebut sudah diakui oleh Ahok sendiri.

"Yang ada di video itu benar adalah dia. Jadi dia nggak mungkin lagi berkelit dari fakta itu. Fakta itu jelas dan terang sekali. Saksi saksi pun sudah tentu akan bersaksi seputar itu," ungkapnya.

Namun, karena sudah tidak bisa mengelak, mereka akan mencari-cari cara untuk membangun opini di luar pokok perkara. Cara yang biasa dipakai adalah dengan mempreteli pribadi saksi, lalu diumbar ke publik. Seolah saksi itu harus bersih seperti malaikat.

"Padahal yang Terdakwa adalah Ahok, kenapa saksi yang dipreteli?" katanya mempertanyakan.

Mereka juga akan berputar-putar di masalah yang tidak terkait perkara seperti soal kepemimpinan, pilkada, program program gubernur, tafsir kata auliya dan lain lain.

"Bahkan bisa saja pertanyaan mereka menjerat saksi karena salah jawab. Lalu mereka jadikan itu opini politik di luar sidang," sambung Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah ini. [zul]

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya