Berita

Net

Pertahanan

Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Bersikap Lebih Bijak

SENIN, 16 JANUARI 2017 | 04:54 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution, meminta Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan soal keterlibatannya dengan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), LSM yang disebut-sebut terliban bentrokan dengan massa Front Pembela Islam pasca pemeriksaan Habib Rizieq Kamis lalu (12/1).

"Publik tentu berharap hal tersebut sama sekali tidak benar adanya. Sebaliknya publik merindukan kepolisian kita yang profesional dan tidak bertekuk lutut di bawah tekanan kelompok-kelompok yang menampilkan kekerasan," jelas Maneger.

Dia mengingatkan sebaiknya Kapolda Jawa Barat bersikap lebih bijak, melayani dan mengayomi, menghindari langkah-langkah yang bernuansa adu domba antar warga masyarakat.


"Kapolda Jabar sebaiknya memberi klarifikasi ke publik bahwa tidak benar pemberitaan-pemberitaan bahwa Kapolda Jabar menjadi 'pembina' kelompok-kelompok yang menampilkan kekerasan. Sekali lagi publik tentu berharap bahwa hal demikian tidak benar adanya," katanya lagi.

Komnas HAM sendiri mengecam segala tindakan anarkis dan kekerasan yang dilakukan oleh siapa pun dan dengan dalih apa pun. Karena hal itu diluar keadaban kemanusiaan, serta telah memicu dan mengganggu kondusivitas kehidupan masyarakat.

"Pihak kepolisian hendaknya segera menuntaskan kasus tindakan anarkis dan kekerasan tersebut dengan meminta pertanggung jawaban siapa pun aktor intelektual dan pelakunya sesuai hukum yang berlaku," ucapnya.

Dia juga mengingatkan Publik sebaiknya tidak terprovokasi dan menghindarkan tindakan-tindakan yang bernuansa anarkis dan kekerasan dalam menyelesaikan masalah.

"Karena nyata-nyata tindakan kekerasan, di samping tidak beradab, juga tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan hanya akan melahirkan kekerasan-kekerasan berikutnya," demikian Maneger Nasution.

Irjen Anton sendiri mengakui dirinya sebagai Ketua Dewan Pembina GMBI. Tujuannya, untuk membina GMBI agar beradab.

Soal keributan, dia menepis hal itu dipicu oleh LSM yang dibinanya tersebut. "Jadi tidak ada anggota GMBI yang melakukan kekerasan atau terlibat keributan dengan mereka (FPI, red)," tegasnya.

Mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini menjelaskan keributan berawal dari penganiayaan yang dilakukan oknum anggota FPI terhadap anggota sebuah ormas.

Lalu ormas yang saat itu belum diketahui identitasnya tersebut melihat oknum FPI itu di rumah makan Ampera. Akhirnya terjadi keributan.

"Hanya gelut (berkelahi) begitu saja. Enggak ada penusukan. Tidak ada satupun santri menjadi korban penusukan, apalagi dibunuh. Jadi ini harus diluruskan," tandasnya. [zul]

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya