Berita

Pertahanan

Puluhan Ribu Netizen Dukung Pencopotan Kapolda Jabar

SENIN, 16 JANUARI 2017 | 03:34 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Tuntutan agar Kepala Polda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dicopot dari jabatannya, yang disampaikan lewat petisi di situs Charge.org, mendapat dukungan dari netizen.

Sampai saat ini, petisi yang diposting akun Rakyat Bergerak tiga hari lalu ini didukung 35.514 netizen.

Tuntutan tersebut disampaikan sebagai pertanggungjawaban Irjen Anton Charliyan atas kericuhan pasca pemeriksaan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Muhammad Rizieq Shihab di Mapolda Jabar pada Kamis lalu.


Karena Irjen Anton ternyata menjadi Ketua Dewan Pembina LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Bahkan maasa GMBI dari Indramayu dilepas keberangkatannya oleh Kapolsek Jatibarang menuju Mapolda Jabar.

Massa GMBI mendapat sorotan karena turut mengawal pemeriksaan Habib Rizieq. Massa GMBI ini yang ditengarai menyerang anggota FPI usai pemeriksaan Habib Rizieq sehingga sempat membuat kericuhan.

"Menurut kami ini tidak wajar. Jelas ini ada aroma untuk membenturkan rakyat dengan rakyat. Kami ingin agar Ketua Dewan Pembina Harian LSM GMBI yang juga merupakan Kapolda Jabar untuk bertanggung jawab atas perilaku anarkis yang dilakukan LSM-nya," begitu penutup pernyataan di Petisi tersebut.

Irjen Anton sendiri mengakui dirinya sebagai Ketua Dewan Pembina GMBI. Tujuannya, untuk membina GMBI agar beradab.

Soal keributan, dia menepis hal itu dipicu oleh LSM yang dibinanya tersebut. "Jadi tidak ada anggota GMBI yang melakukan kekerasan atau terlibat keributan dengan mereka (FPI, red)," tegasnya.

Mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini menjelaskan keributan berawal dari penganiayaan yang dilakukan oknum anggota FPI terhadap anggota sebuah ormas.

Lalu ormas yang saat itu belum diketahui identitasnya tersebut melihat oknum FPI itu di rumah makan Ampera. Akhirnya terjadi keributan.

"Hanya gelut (berkelahi) begitu saja. Enggak ada penusukan. Tidak ada satupun santri menjadi korban penusukan, apalagi dibunuh. Jadi ini harus diluruskan," tandasnya. [zul]

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya