Berita

Pertahanan

Puluhan Ribu Netizen Dukung Pencopotan Kapolda Jabar

SENIN, 16 JANUARI 2017 | 03:34 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Tuntutan agar Kepala Polda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dicopot dari jabatannya, yang disampaikan lewat petisi di situs Charge.org, mendapat dukungan dari netizen.

Sampai saat ini, petisi yang diposting akun Rakyat Bergerak tiga hari lalu ini didukung 35.514 netizen.

Tuntutan tersebut disampaikan sebagai pertanggungjawaban Irjen Anton Charliyan atas kericuhan pasca pemeriksaan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Muhammad Rizieq Shihab di Mapolda Jabar pada Kamis lalu.


Karena Irjen Anton ternyata menjadi Ketua Dewan Pembina LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Bahkan maasa GMBI dari Indramayu dilepas keberangkatannya oleh Kapolsek Jatibarang menuju Mapolda Jabar.

Massa GMBI mendapat sorotan karena turut mengawal pemeriksaan Habib Rizieq. Massa GMBI ini yang ditengarai menyerang anggota FPI usai pemeriksaan Habib Rizieq sehingga sempat membuat kericuhan.

"Menurut kami ini tidak wajar. Jelas ini ada aroma untuk membenturkan rakyat dengan rakyat. Kami ingin agar Ketua Dewan Pembina Harian LSM GMBI yang juga merupakan Kapolda Jabar untuk bertanggung jawab atas perilaku anarkis yang dilakukan LSM-nya," begitu penutup pernyataan di Petisi tersebut.

Irjen Anton sendiri mengakui dirinya sebagai Ketua Dewan Pembina GMBI. Tujuannya, untuk membina GMBI agar beradab.

Soal keributan, dia menepis hal itu dipicu oleh LSM yang dibinanya tersebut. "Jadi tidak ada anggota GMBI yang melakukan kekerasan atau terlibat keributan dengan mereka (FPI, red)," tegasnya.

Mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini menjelaskan keributan berawal dari penganiayaan yang dilakukan oknum anggota FPI terhadap anggota sebuah ormas.

Lalu ormas yang saat itu belum diketahui identitasnya tersebut melihat oknum FPI itu di rumah makan Ampera. Akhirnya terjadi keributan.

"Hanya gelut (berkelahi) begitu saja. Enggak ada penusukan. Tidak ada satupun santri menjadi korban penusukan, apalagi dibunuh. Jadi ini harus diluruskan," tandasnya. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya