Berita

Pertahanan

Puluhan Ribu Netizen Dukung Pencopotan Kapolda Jabar

SENIN, 16 JANUARI 2017 | 03:34 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Tuntutan agar Kepala Polda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dicopot dari jabatannya, yang disampaikan lewat petisi di situs Charge.org, mendapat dukungan dari netizen.

Sampai saat ini, petisi yang diposting akun Rakyat Bergerak tiga hari lalu ini didukung 35.514 netizen.

Tuntutan tersebut disampaikan sebagai pertanggungjawaban Irjen Anton Charliyan atas kericuhan pasca pemeriksaan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Muhammad Rizieq Shihab di Mapolda Jabar pada Kamis lalu.


Karena Irjen Anton ternyata menjadi Ketua Dewan Pembina LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Bahkan maasa GMBI dari Indramayu dilepas keberangkatannya oleh Kapolsek Jatibarang menuju Mapolda Jabar.

Massa GMBI mendapat sorotan karena turut mengawal pemeriksaan Habib Rizieq. Massa GMBI ini yang ditengarai menyerang anggota FPI usai pemeriksaan Habib Rizieq sehingga sempat membuat kericuhan.

"Menurut kami ini tidak wajar. Jelas ini ada aroma untuk membenturkan rakyat dengan rakyat. Kami ingin agar Ketua Dewan Pembina Harian LSM GMBI yang juga merupakan Kapolda Jabar untuk bertanggung jawab atas perilaku anarkis yang dilakukan LSM-nya," begitu penutup pernyataan di Petisi tersebut.

Irjen Anton sendiri mengakui dirinya sebagai Ketua Dewan Pembina GMBI. Tujuannya, untuk membina GMBI agar beradab.

Soal keributan, dia menepis hal itu dipicu oleh LSM yang dibinanya tersebut. "Jadi tidak ada anggota GMBI yang melakukan kekerasan atau terlibat keributan dengan mereka (FPI, red)," tegasnya.

Mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini menjelaskan keributan berawal dari penganiayaan yang dilakukan oknum anggota FPI terhadap anggota sebuah ormas.

Lalu ormas yang saat itu belum diketahui identitasnya tersebut melihat oknum FPI itu di rumah makan Ampera. Akhirnya terjadi keributan.

"Hanya gelut (berkelahi) begitu saja. Enggak ada penusukan. Tidak ada satupun santri menjadi korban penusukan, apalagi dibunuh. Jadi ini harus diluruskan," tandasnya. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya