Berita

Djoko Edhie S Abdurrahman/Net

Politik

Apa Itu CSR Yang Digunakan Teman Ahok?

MINGGU, 15 JANUARI 2017 | 05:45 WIB | OLEH: DJOKO EDHI ABDURRAHMAN

SUDAH terbukti toh dana CSR (corporate social responsibility) digunakan oleh Teman Ahok untuk kampanye Ahok. Penggunaan CSR demikian bukan saja korup, juga unsual behavior of the firm.

CSR muncul tahun 1990-an di Indonesia berasal dari dialog antara John Maynard Keyns (pengemuka Mazhab Ekonomi Keynesian) dengan Milton Friedman (pengemuka Mazhab Ekonomi Moneterist System). Keduanya bersumber dari mazhab Neo Classic dari Adam Smith, pencipta Kapitalisme (hukum pasar).  

Bertanya Keyns kepada Friedman, "Siapa yang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang tersingkir dari pembangunan? Dari system kapitalisme?"


Menjawab Friedman, "Kapitalisme itu sendiri."

Bertanya lagi Keyns, "Bagaimana caranya?"

Dijawab lagi oleh Friedman "Pajak Negatif."

Pajak Negatif inilah yang kini disebut CSR (pertanggung jawaban dampak sosial dari perusahaan atas pelaksanaan system kapitalis).

Akhir tahun 1980 Presiden Soeharto membuat ujicobanya mengumpulkan perusahaan terbesar bernama Kelompok Jimbaran untuk menerbitkan Pajak Negatif.

Sasarannya adalah masyarakat yang tersingkir dari pembangunan yang dalam teori Ilmu Ekonomi Pembangunan disebut development trap, yakni masyarakat yang terjebak oleh pembangunan. Yaitu masyarakat yang dimiskinkan oleh kegiatan pembangunan dalam system kapitalisme. Mereka dibantu dengan Pajak Negatif, yaitu laba perusahaan yang penerbitannya tidak mempengaruhi harga (pasar) sehingga mampu menolong orang miskin tersebut.

Pembahasan CSR meningkat di seluruh dunia sejak 1990 menjadi metodologi ekonomi pembangunan guna menanggulangi development trap.

CSR untuk yayasan Teman Ahok, adalah penyimpangan. Dana itu bukan untuk orang kaya. Dana itu untuk orang miskin. Mestinya Menko Kesra dan Menko Ekuin menertibkan CSR yang kini malah dinikmati orang kaya. Akibatnya, yang kaya kian kaya, yang miskin kian melarat. Pembangunan pun hanya untuk orang kaya.

Lalu kapitalisme dicaci maki. Padahal Pemerintahnya yang tak becus. [***]

Penulis adalah mantan Anggota Komisi Hukum DPR RI

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

UPDATE

Kaharuddin Djenod Kembali Pimpin PT PAL Indonesia

Rabu, 27 Mei 2026 | 03:50

Nusron Bersama Wamenhan dan KSAU Bahas Penataan Aset Pertanahan TNI AU

Rabu, 27 Mei 2026 | 03:27

Gatot Nurmantyo Berharap Presiden Keluarkan Dekrit Sesuai Amanat AD/ART Gerindra

Rabu, 27 Mei 2026 | 02:59

Anies Baswedan dan Suara Kentongan

Rabu, 27 Mei 2026 | 02:35

Rocky Gerung: Eksaminasi Putusan Kerry Riza Uji Cara Berpikir Penegak Hukum

Rabu, 27 Mei 2026 | 02:12

Wali Kota Agustina Gelar Nobar Dukung Celyna Grace di Indonesian Idol Season XIV

Rabu, 27 Mei 2026 | 01:54

UUD 2002 Berhasil Bikin Kekayaan Indonesia Dirampok Besar-besaran

Rabu, 27 Mei 2026 | 01:31

PT PAL Indonesia Bukukan Kenaikan Laba Bersih Sebesar 108,58 Persen

Rabu, 27 Mei 2026 | 01:13

Keterwakilan 30 Persen Perempuan Jangan Cuma Formalitas bagi Parpol

Rabu, 27 Mei 2026 | 00:47

Pasal Kerugian Negara Dianggap Tidak Efektif Berantas Korupsi

Rabu, 27 Mei 2026 | 00:25

Selengkapnya