. Status calon petahana (incumbent) Gubernur DKI pada pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, jadi sasaran dua pesaingnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Mereka mendebat, menyerang hingga "menduduki" Ahok terkait sejumlah kebijakannya selama menjabat di DKI.
"Diserang bertubi-tubi, Ahok lebih banyak bertahan dan sedikit banyak memberikan klarifikasi soal kebijakannya yang dianggap tak populis," kata pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (14/1).
Menurut Adi yang hadir langsung saat debat digelar, sesi pertama, kedua, dan ketiga masing-masing calon masih normatif.
Bermula dari frasa tentang ketimpangan, kemiskinan, dan ketidakadilan di Jakarta dari pasangan nomor urut satu, AHY.
"Sebuah frasa yang secara tidak langsung mengkritik kebijakan incumbent," kata Adi.
Memasuki sesi empat dan lima, lanjutnya, baru terlihat substansi alias inti debat semalam. Masing-masing calon mulai saling tanya, saling mendebat, dan bahkan saling menyerang.
Debat mulai memanas ketika AHY bertanya soal kebijakan Ahok-Djarot yang kerap merugikan rakyat, menggusur dan seterusnya.
"Kesan tak manusiawi dialamatkan ke Ahok," tutur dosen Fisip itu.
Tak mau mati kutu, Ahok pun berkilah bahwa hal itu justru ingin menyelamatkan kehidupan warga Jakarta yang hidup di bantaran kali dan di bawah kolong jembatan.
Namun, argumen Ahok dipatahkan oleh Anies yang menegaskan bahwa Ahok terlibat kontrak politik dengan warga Jakarta saat jadi Wakil Gubernur Jokowi saat itu.
Khususnya, terkait pembangunan kampung deret di sepanjang bantaran kali. Bukan menggusur atau relokasi. Bahkan, Anies menilai hal itu belum terealisasikan hingga saat ini.
"Dari sinilah kemudian, 'drama' debat dimulai. Ahok nyerang balik Anies dan AHY yang sedari Awal menyerang dirinya. Ahok mengganggap AHY kurang paham aturan soal kartu satu Jakarta. Sedangkan Anies, hanya dosen dan sebatas gagasan normatif belaka tanpa aksi nyata," papar Adi.
Seperti diketahui, KPU DKI menggelar agenda debat publik bagi tiga paslon yang akan memperebutkan kursi DKI 1 dan 2 periode 2017-2022.
Mereka beradu argumen tentang masalah pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat, lingkungan dan transportasi, serta masalah sosial ekonomi.
[rus]
