Berita

Hukum

Habib Rizieq Penuhi Panggilan Penyidik Polda Jabar

KAMIS, 12 JANUARI 2017 | 10:20 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Habib Muhammad Rizieq Syihab memenuhi panggilan penyidik Polda Jabar. Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tiba di Markas Polda Jabar, Jalan Soekarno Hatta 748 Bandung, beberapa saat tadi, Kamis (12/1).

Habib Rizieq akan diperiksa terkait kasus dugaan penodaan terhadap lambang dan dasar negara Pancasila serta penghinaan kehormatan martabat Dr. Ir Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia dan presiden pertama Republik Indonesia.

Kasus tersebut dilaporkan Ketua Umum PNI Marhaenisme, Sukmawati Soekarnoputri.

Sebelum dia datang, massa dari dua kelompok yang berbeda sudah berada di lokasi. Yaitu, LSM Gerakan Massa Bawah Indonesia (GMBI) dan FPI.

Massa GMBI tiba sekitar pukul 07.00 WIB. Tak berapa lama, giliran massa massa FPI ke datang lokasi yang sama.

Kedua massa dengan kepentingan berbeda ini bahkan sempat nyaris bentrok.

Saat melaporkan Habib Rizieq pada 27 Oktober 2016 lalu, Sukmamawati membawa sebuah rekaman video berisi pernyataan Habib Rizieq yang menyebut 'Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat, sedangkan pancasila Piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala' menjadi barang bukti yang diajukan Sukma ke polisi.

Rekaman itu sebenarnya sudah beredar sejak dua tahun lalu. Namun Sukma mengaku baru melihatnya pada Juni 2016 lalu‎ atau tepat saat peringatan Hari Lahir Pancasila.

"Ya, saya baru terima di bulan Juni ketika itu bulan lahir pancasila. Saat itu, teman saya teringat rekaman tentang komentar atau pernyataan Rizieq tentang Pancasila tersebut yang terkait dengan Proklamator Bung Karno," tutur Sukma.

"Sebagai anak saya marah sekali. Tersinggung karena kata-katanya sangat tidak santun, tidak hormat sebagai pimpinan ormas FPI," jelas puteri ketiga Bung Karno dari Ibu Sukmawati tersebut.

Habib Rizieq sendiri sudah mengklarifikasi tuduhan tersebut. Bahkan dia menilai laporan itu menunjukkan Sukmawati tak paham Pancasila.  "Ironis, Sukmawati Soekarnoputri tidak paham sejarah Pancasila," tegas dia.

Habib Rizieq menjelaskan, dalam Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai Dasar Negara RI dengan susunan: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Keadilan Sosial dan (sila kelima), Ketuhanan. [Baca: Habib Rizieq: Ironis, Sukmawati Soekarnoputri Tak Paham Sejarah Pancasila!]

"Ini Pancasila Soekarno. Artinya dalam susunan Pancasila Soekarno, 'Sila Ketuhanan' dijadikan 'Sila Buntut', yaitu sila kelima atau sila yang terakhir," tandasnya. [zul]

Populer

Makin Ketahuan, Nomor Ponsel Fufufafa Dicantumkan Gibran pada Berkas Pilkada Solo

Senin, 23 September 2024 | 09:10

Pasukan Berani Mati Bela Jokowi Pembohong!

Minggu, 22 September 2024 | 14:03

Warganet Beberkan Kejanggalan Kampus Raffi Ahmad Peroleh Gelar Doktor Kehormatan

Senin, 30 September 2024 | 05:26

WNI Kepoin Kampus Pemberi Gelar Raffi Ahmad di Thailand, Hasilnya Mengagetkan

Minggu, 29 September 2024 | 23:46

Kejagung di Bawah ST Burhanuddin, Anak Buah Jalan Masing-masing

Rabu, 25 September 2024 | 17:11

Akun Fufufafa Ganti Nama dari Gibran jadi Slamet Gagal Total

Senin, 23 September 2024 | 08:44

Pasukan Berani Mati Bela Jokowi Tak Nongol di Patung Kuda

Minggu, 22 September 2024 | 13:26

UPDATE

DPD Tunjuk Dedi Iskandar Batubara Jadi Ketua Kelompok di MPR

Rabu, 02 Oktober 2024 | 19:51

Pendirian 5 Yonif Baru di Papua Ternyata Ide Prabowo

Rabu, 02 Oktober 2024 | 19:28

Anak Sekjen PKS Usulkan Payung Hukum Cegah Judi Online

Rabu, 02 Oktober 2024 | 19:20

RK Janji Lanjutkan Program Anies Umrohkan Marbot Masjid

Rabu, 02 Oktober 2024 | 19:00

Tiga Raksasa Migas Bayar Pajak Lebih Besar ke Asing daripada ke AS

Rabu, 02 Oktober 2024 | 18:59

Airlangga Dorong Paradigma Limbah Sawit Diubah jadi Bernilai Ekonomi

Rabu, 02 Oktober 2024 | 18:54

Menko Airlangga Minta Kadin Ikut Genjot Pertumbuhan Ekonomi

Rabu, 02 Oktober 2024 | 18:39

Kolaborasi Dewan Adat Bamus Betawi-Kadin Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 02 Oktober 2024 | 18:39

Prabowo Berhak Serahkan Capim dan Dewas KPK ke DPR, Bukan Jokowi

Rabu, 02 Oktober 2024 | 18:32

Bisnis DAM Terus Tumbuh, ASDAMINDO Imbau Pelaku Usaha Ikuti Regulasi

Rabu, 02 Oktober 2024 | 18:19

Selengkapnya