Berita

Ahmad Badaruddin/Net

Wawancara

WAWANCARA

Ahmad Badaruddin: Transaksi Keuangan Terkait Terorisme Kami Lihat Trennya Makin Meningkat

RABU, 11 JANUARI 2017 | 09:01 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Bos Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mencium modus baru pemberian aliran dana teroris. Jaringan teroris Bahrun Naim, ternyata sudah menggu­nakan financial technology (fintech) untuk mengelabui penegak hukum di Indonesia.

"Bahrun Naim, salah seorang tokoh yang mendalangi berbagai aksi teror di Indonesia, menggu­nakan sistem pembayaran online PayPal atau dengan Bitcoin," ujar Kiagus Ahmad di gedung PPATK, Jalan Juanda, Jakarta Pusat.

PayPal atau bitcoin merupakan sejenis alat pembayaran virtual, yang biasa digunakan transaksi oleh pengguna internet dari berbagai negara. Lantas apa saja langkah yang akan dilakukan PPATK untuk mengendus aliran dana para pelaku teror? Berikut ini penjelasan Kiagus;


Karena sudah tahu cara transaksinya, apakah PPATK juga sudah mengetahui aliran dananya?
Belum. Fintech itu sedikit lebih sulit untuk ditelusuri siapa orangnya. Hal itu dikarenakan sistem transaksi yang bersifat virtual, modern dan belum di­regulasi secara jelas oleh otoritas terkait.

Berarti PPATK tidak bisa melacak aliran dananya ke mana saja?
Bukan berarti tidak bisa, tetapi itu memerlukan beberapa lang­kah untuk menelusurinya, seh­ingga diperlukan kehati-hatian kita. Sistem Bitcoin itu begitu mau diuangkan ke pihak per­bankan, baru bisa ketahuan.

Langkah apa saja yang di­gunakan?
Teknisnya tidak bisa saya ungkap. Tapi PPATK sudah bekerja sama dengan Mabes Polri, Kementerian Keuangan, BNN(Badan Narkotika Nasional), BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), dan aparat penegak hukum lain­nya untuk menangani masalah tersebut. Selain itu juga kami sudah membentuk desk khusus untuk menangani transaksi yang memanfaatkan bitcoin dan.

Berdasarkan pelacakan PPATK, sejauh ini berapa besar dana yang sudah dialirkan oleh Bahrun Naim untuk melakukan aksi teror di Indonesia?
Soal itu saya tidak bisa ungkapkan. Tapi selama kurun waktu lima tahun terakhir, lapo­ran transaksi keuangan men­curigakan terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme kami lihat mengalami tren peningka­tan. Sejak Januari 2003 sampai November 2016, PPATK telah menyerahkan 105 hasil analisis transaksi mencurigakan terkait terorisme kepada penyidik. Rinciannya, terdiri dari 47 hasil analisis proaktif, dan 58 hasil analisis atas permintaan.

Transaksi mencurigakan yang diduga terkait tindak pi­dana terorisme itu semuanya menggunakan bitcoin atau PayPal?

Tidak, ada yang menggunakan transaksi keuangan biasa.

Modusnya seperti apa?
Uangnya masuk melalui organisasi nirlaba negara lain, dan dikirim ke organisasi serupa di Indonesia. Sistem tersebut umum digunakan oleh para pelaku filantropi, dan kini jarin­gan teror melakukan aksi serupa. Ini membuat oranng waswas. Misal satu orang menyumbang ke rekening di satu lembaga yang lembaganya kita anggap sosial keagamaan, tahu-tahu nama kita ada di situ untuk keg­iatan ilegal.

Apa yang PPATK lakukan untuk mengatasi modus seperti ini?
Kami sudah mengirimkan rekomendasikan kepada sejum­lah pihak terkait, agar modus tersebut tidak bisa lagi diman­faatkan oleh kelompok penebar teror. Salah satu caranya adalah dengan memperjelas identitas siapa saja yang ada di dalam organisasi, dan memperjelas pemilik rekening resmi yang dimanfaatkan oleh organisasi. Ini sedang kita benahi, jadi pera­turannya dalam bentuk peraturan pemerintah. Dalam waktu yang tidak terlalu ketat.

Terkait masalah makar, apakah PPATK sudah berhasil melacak aliran dananya?
Sudah.

Dananya mengalir dari ma­na dan ke mana?

Soal itu tanyanya jangan ke PPATK, tapi ke polisi dong. Sebab, kami tidak boleh mengung­kap namanya. Yang pasti kami telah melaporkan nama-nama penyokong dana makar ke polisi. Hal itu dilakukan karena adanya indikasi pelanggaran Undang-Undang Pidana yang berlaku di Indonesia.

Kalau besaran dananya?
Saya lupa angkanya, semua sudah disampaikan ke penegak hukum. ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Pelaku Kekerasan Seksual di Gili Trawangan Dibekuk di Bali

Rabu, 29 April 2026 | 16:19

Tak Terlantar Lagi, Keluarga Pasien RSUD Banggai Laut Bisa Pakai Rumah Singgah

Rabu, 29 April 2026 | 16:10

KPK Ungkap Ada yang Ngaku-ngaku Bisa Atur Kasus Bea Cukai

Rabu, 29 April 2026 | 16:09

Update Laka KA di Bekasi Timur: 15 Meninggal, 91 Luka-luka

Rabu, 29 April 2026 | 16:05

Anggota DPRD Jabar Bongkar Dugaan “Mahasiswa Gaib” di Kampus

Rabu, 29 April 2026 | 15:56

PLN Perkuat Posisi Indonesia sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Digital

Rabu, 29 April 2026 | 15:44

5 Kg Sabu Gagal Dikirim ke Solo dari Malaysia

Rabu, 29 April 2026 | 15:42

Kemenhaj Gerak Cepat Tangani Kecelakaan Bus Jemaah Haji di Madinah

Rabu, 29 April 2026 | 15:37

PT KAI Harus Perkuat Sistem Peringatan Dini untuk Cegah Kecelakaan

Rabu, 29 April 2026 | 15:27

Prabowo Tegaskan RI Negara Paling Aman: yang Mau Kabur, Kabur Aja!

Rabu, 29 April 2026 | 15:25

Selengkapnya