Berita

Hukum

Antikorupsi, Pemuda Muhammadiyah Terkecoh Dengan Pencitraan Ahok

SELASA, 10 JANUARI 2017 | 22:03 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Selain mengaku dekat dengan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Terdakwa kasus penistaan agama Basuki T. Purnama juga mengklaim pernah dinobatkan sebagai gubernur yang jujur dalam mengelola anggaran oleh Pemuda Muhammadiyah yang memang sedang gencar dalam gerakan Berjamaah Melawan Korupsi.

"Saya bahkan dijadikan model bagi Pemuda Muhammadiyah," ungkap Ahok dalam persidangan kasus yang membelitnya di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (10/1).

Ahok menyampaikan itu saat mencecar Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman, pelapor yang menjadi saksi siang tadi. [Baca: Ahok Klaim Pernah Jadi Model Anti Korupsi Pemuda Muhammadiyah]


Benarkah demikian?

Dahnil membenarkan pihaknya pernah pernah mengundang Ahok dalam diskusi Madrasah Antikorupsi yang digelar di Aula PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat pada 12 April 2015. Selain Ahok dan Dahnil, juga tampil sebagai pembicara Walikota Cilegon Iman Ariyadi dan Koordinator ICW Ade Irawan.

"Namun Pemuda Muhammadiyah melalui Madrasah Antikorupsi yang berkomitmen merawat budaya antikorupsi melalui pendidikan antikorupsi untuk kaum muda, tidak pernah menobatkan secara resmi Ahok sebagai tokoh atau kepala daerah yang pantas menjadi model antikorupsi seperti yang disampaikan oleh Pak Ahok," ungkapnya.

Dia hanya menyampaikan kepala daerah perlu mencontoh Ahok terkait keberaniannya melawan potensi korupsi yang mungkin dilakukan oleh oknum DPRD pada saat itu, terkait dengan kasus pengadaan UPS.

Walaupun pada akhirnya, Dahnil dan aktivis Madrasah Antikorupsi lainnya merasa terkecoh dengan model pencitraan Ahok. [Baca: Dahnil Tak Lagi Berkomunikasi Setelah Ahok Menggusur Dan Diduga Korupsi]

"Alhamdullilah saya dan kawan-kawan masyarakat sipil antikorupsi diingatkan oleh banyak pihak terkait ini. Sehingga kami sama sekali tidak berkenan lagi menghubungkan Ahok dengan komitmen antikorupsi karena kami nilai faktanya justru sebaliknya," ungkap inisiator Gerakan Berjamaah Melawan Korupsi ini.

"Jadi, bagi kami, Pemuda Muhammadiyah dan Madrasah Antikorupsi, saat Ini Ahok sama sekali bukan model kepala daerah yang antikorupsi," tegas Dahnil.

Meski begitu, dia menambahkan, apa yang disampaikannya tersebut tidak ada kaitan dengan pelaporan kasus penistaan agama lewat Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman. [zul]

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya