Polri sudah berlebihan dalam melindungi pemerintahan Joko Widodo dari kritik masyarakat, baik melalui media sosial, unjuk rasa maupun lewat forum-forum diskusi publik. Ini justru mengesankan pemerintahan yang dipilih langsung secara demokratis oleh rakyat tersebut benar-benar lemah.
"Tindakan Polri dalam melindungi pemerintahan Joko Widodo sudah melampaui batas sehingga bukannya menjaga dan meningkatkan kewibawaan pemerintahan, justru malah mengesankan pemerintahan Presiden RI ke-7 ini lemah, tidak mau menerima kritik, dan anti-demokrasi," kritik koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi di Jakarta, Selasa (10/1).
Hal ini dikatakan Adhie saat dimintai komentarnya terkait pemeriksaan pengamat politik/ekonom Ichsanuddin Noorsy sebagai saksi lanjutan kasus makar yang dituduhkan kepada putri proklamator Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan awal Desember 2016.
Adhie mencontohkan penangkapan Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover, mentersangkakan musisi Ahmad Dhani dalam kasus penghinaan terhadap kepala negara, serta mentersangkakan tokoh-tokoh sepuh seperti Rachmawati, Mayjen (Purn) Kivlan Zen, Brigjen (Purn) Adityawarman, dan lain-lain yang usianya sudah di atas 60 tahun.
Adhie setuju perlu tindakan preventif, tapi seharusnya memakai jurus 'menarik rambut dari timbunan tepung' alias tidak mengguncangkan sendi-sendi persatuan dan tidak memanaskan suhu politik. Tapi yang lebih penting, tidak mengesankan pemerintahan Jokowi rapuh.
Menurut jubir presiden era KH Abdurrahman Wahid ini, pemerintahan Presiden Jokowi sangat kuat. Selain telah memenangkan hati rakyat pada 2014, saat ini didukung penuh oleh parlemen dan sedang menjalankan kerja nyata menyangkut pembangunan infrastruktur yang memerlukan investor dari luar negeri. Padahal investor akan masuk dengan nyaman kalau secara politik pemerintahannya kuat.
"Jadi Polri harus memahami struktur politik pemerintahan Joko Widodo yang kini sekuat mendiang Hugo Chaves saat memimpin Venuzuela, yang bahkan tak sanggup digulingkan oleh kekuatan oposisi yang didukung langsung Amerika Serikat karena rakyat sangat mencintainya," kata Adhie.
Dengan sedikit-sedikit menggunakan instrumen hukum di tangan aparat, sebut dia, membuat investor malah meregukan stabilitas politik di Tanahair. Dan hal ini tentu bisa membenarkan asumsi yang dibangun JP Morgan yang dalam risetnya menyebut Indonesia turun dua peringkat sebagai negara tujuan investasi.
"Padahal kita tahu, Menteri Keuangan sudah mengingatkan bahwa JP Morgan salah, dan untuk itu pemerintah kemudian memutus kontrak kerjasama dengan lembaga keuangan internasional itu," kata Adhie.
"Terlebih memasuki kuartal pertama di awal tahun, guna mengantisipasi guncangan ekonomi domestik dan internasional, pemerintah perlu melakukan konsolidasi (penguatan) politik," pungkas Adhie.
[wid]
