Ternyata Rp 300 Juta Dari Rachma Bukan Untuk Jatuhkan Pemerintahan Yang Sah

Rachmawati Soekarnoputri membenarkan bahwa dirinya pernah mengirimkan dana sebesar Rp 300 juta kepada tokoh Gerbang Nusantara Alvin Indra.

Tetapi uang yang dikirimkannya itu bukan untuk tindakan makar atau menjatuhkan pemerintahan yang sah. Melainkan untuk aksi menyerahkan petisi kembali ke UUD 1945 yang asli pada tanggal 2 Desember 2016 lalu.

Mengenai dana sebesar Rp 300 juta itu juga sudah pernah dijelaskan Rachmawati dalam jumpa pers di kediamannya pada tanggal 7 Desember 2016, lalu pada dua kali pemeriksaan polisi pada tanggal 20 Desember 2016 dan 3 Januari 2017.

"Mbak Rachma sudah berkali-kali menyampaikan hal ini secara terbuka. Bahwa uang tersebut akan digunakan untuk keperluan logistik aksi menyerahkan petisi kembali ke UUD 1945 yang asli," ujar jurubicara Rachma, Teguh Santosa, dalam keterangan Selasa pagi (10/1).

Menurut Teguh, penjelasan ini perlu disampaikan kembali setelah pihak Polda Metro Jaya melalui Kabid Humas Kombes Argo Yuwono (Senin, 9/1) mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan informasi mengenai aliran dana Rp 300 juta itu dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

"Jangan sampai ada kesan bahwa selama ini Mbak Rachma menutup-nutupi soal itu, dan baru diketahui polisi dari laporan PPATK," sambungnya.

Teguh juga menjelaskan bahwa Gerbang Nusantara adalah organisasi yang dimotori oleh aktivis Partai Pelopor yang didirikan Rachma tahun 2002. Setelah tidak bisa ikut dalam pemilu, aktivis Partai Pelopor ada yang mendirikan Gerbang Nusantara.

"Beberapa bulan lalu Gerbang Nusantara meminta Mbak Rachma mendeklarasikan kembali Partai Pelopor. Mbak Rachma bersedia bila memang masih ada kekuatannya. Maka disiapkanlah rencana konsolidasi menjelang deklarasi yang direncanakan tanggal 17 Desember 2016. Salah satu konsolidasi itu berupa aksi menyerahkan petisi kembali ke UUD yang asli tanggal 2 Desember 2016," jelas Teguh.

Mengenai tanggal aksi menyerahkan petisi yang sama dengan tanggal Aksi Bela Islam III, yakni 2 Desember 2016, Teguh mengatakan itu terjadi karena Aksi Bela Islam diundurkan tanggal 25 November 2016.

"Rencana aksi menyerahkan petisi ini juga sudah disampaikan ke pihak Polda Metro Jaya dua hari sebelumnya. Dalam pemberitahuan digunakan nama Gerakan Selamatkan NKRI yang sejak tahun 2015 sudah berkordinasi dengan pimpinan MPR RI mengenai penyerahan petisi kembali ke UUD 1945 yang asli," masih kata Teguh.

Menurut rencana, Gerakan Selamatkan NKRI dan Gerbang Nusantara akan berhenti di luar gerbang gedung MPR RI. Pimpinan MPR RI lah yang akan mendatangi mereka untuk mengambil petisi itu. [dem]