Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Komnas HAM: Ini Ujian Nasionalisme, Jika Perlu Putus Diplomatik RI-Australia

MINGGU, 08 JANUARI 2017 | 07:43 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Untuk yang kesekian kalinya, Australia kembali merendahkan martabat tetangganya, Indonesia.

Kali ini, perbuatan melecehkan itu justru terjadi di pusat pendidikan pasukan khusus Australia. Pertama, pendiskreditan peran Sarwo Edhie dalam Gerakan 30 September PKI. Kedua, esai yang ditulis peserta didik terkait dengan masalah Papua. Ketiga, tulisan Pancagila ["lima prinsip gila"] di ruang kepala sekolah yang diduga melecehkan ideologi negara Indonesia, Pancasila.

"Untuk langkah awal, laik diapresiasi tindakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menangguhkan sementara kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) adalah langkah tepat dan bermartabat," kata komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution melalui siaran pers, Minggu (8/12).


Dengan penangguhan itu membuat ADF menjanjikan untuk melakukan investigasi atas penghinaan dasar negara Indonesia, Pancasila.

"Ini ujian nasionalisme. Ujian kesejatian merah putih kita. Rakyat Indonesia tentu sangat tersinggung dengan kenakalan (kembali) Australia. Pemerintah Indonesia sejatinya tentu lebih tersinggung," tegasnya.

Maneger yakin publik mendukung pemerintah tegakkan kepala dan bersikap tegas terhadap Australia yang kembali mengulangi tindakan yang jelas-jelas merendahkan martabat Indonesia. Jika perlu, menurut Maneger, patut dipertimbangkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Australia, didahului protes keras, memulangkan Dubes Australia, dan menarik Dubes RI dari Australia.

ADF dan pemerintah Australia juga menurutnya, harus meminta maaf secara jujur dan berjanji dengan tulus untuk lebih mengutamakan hubungan baik dengan Indonesia ketimbang melindungi personel militernya.

Hal ini penting agar Australia melalui pejabat-pejabatnya tidak mudah melakukan tindakan pelecehan terhadap tokoh Indonesia ataupun merendahkan isu yang sensitif bagi Indonesia.[wid]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya