Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Komnas HAM: Ini Ujian Nasionalisme, Jika Perlu Putus Diplomatik RI-Australia

MINGGU, 08 JANUARI 2017 | 07:43 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Untuk yang kesekian kalinya, Australia kembali merendahkan martabat tetangganya, Indonesia.

Kali ini, perbuatan melecehkan itu justru terjadi di pusat pendidikan pasukan khusus Australia. Pertama, pendiskreditan peran Sarwo Edhie dalam Gerakan 30 September PKI. Kedua, esai yang ditulis peserta didik terkait dengan masalah Papua. Ketiga, tulisan Pancagila ["lima prinsip gila"] di ruang kepala sekolah yang diduga melecehkan ideologi negara Indonesia, Pancasila.

"Untuk langkah awal, laik diapresiasi tindakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menangguhkan sementara kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) adalah langkah tepat dan bermartabat," kata komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution melalui siaran pers, Minggu (8/12).


Dengan penangguhan itu membuat ADF menjanjikan untuk melakukan investigasi atas penghinaan dasar negara Indonesia, Pancasila.

"Ini ujian nasionalisme. Ujian kesejatian merah putih kita. Rakyat Indonesia tentu sangat tersinggung dengan kenakalan (kembali) Australia. Pemerintah Indonesia sejatinya tentu lebih tersinggung," tegasnya.

Maneger yakin publik mendukung pemerintah tegakkan kepala dan bersikap tegas terhadap Australia yang kembali mengulangi tindakan yang jelas-jelas merendahkan martabat Indonesia. Jika perlu, menurut Maneger, patut dipertimbangkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Australia, didahului protes keras, memulangkan Dubes Australia, dan menarik Dubes RI dari Australia.

ADF dan pemerintah Australia juga menurutnya, harus meminta maaf secara jujur dan berjanji dengan tulus untuk lebih mengutamakan hubungan baik dengan Indonesia ketimbang melindungi personel militernya.

Hal ini penting agar Australia melalui pejabat-pejabatnya tidak mudah melakukan tindakan pelecehan terhadap tokoh Indonesia ataupun merendahkan isu yang sensitif bagi Indonesia.[wid]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

PKS Minta Pemerintah Fokus Reformasi Kebencanaan, Bukan Merger Besar-Besaran

Kamis, 10 September 2026 | 10:25

Minyak Dunia Kembali Membara, Rupiah Tertekan ke Rp17.528 per Dolar AS

Kamis, 10 September 2026 | 10:10

Prabowo Bicara Masa Depan RI: 2050 Jadi Kekuatan Besar Dunia

Kamis, 10 September 2026 | 10:06

Usai Tiga Hari Ambruk, Harga Emas Antam Kembali Naik

Kamis, 10 September 2026 | 09:57

KPK Bidik Pemilik PT CMC dan Cara Dapat Proyek di Bengkulu

Kamis, 10 September 2026 | 09:39

Banding Kasus Penyiraman Air Keras, Imparsial: Status Tak Boleh Beri Jalur Hukum Khusus

Kamis, 10 September 2026 | 09:38

IHSG Dibuka Hijau, Investor Cermati Sentimen Global

Kamis, 10 September 2026 | 09:31

Mentan Amran Berduka, Tiga Petugas Pertanian Tewas Ditembak di Jayawijaya

Kamis, 10 September 2026 | 09:18

Prabowo Tekankan Pentingnya Persatuan dan Kerukunan dalam Demokrasi

Kamis, 10 September 2026 | 09:11

Bupati Lahat: Indonesia Terus Dukung Kemerdekaan Palestina

Kamis, 10 September 2026 | 09:04

Selengkapnya