Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Komnas HAM: Ini Ujian Nasionalisme, Jika Perlu Putus Diplomatik RI-Australia

MINGGU, 08 JANUARI 2017 | 07:43 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Untuk yang kesekian kalinya, Australia kembali merendahkan martabat tetangganya, Indonesia.

Kali ini, perbuatan melecehkan itu justru terjadi di pusat pendidikan pasukan khusus Australia. Pertama, pendiskreditan peran Sarwo Edhie dalam Gerakan 30 September PKI. Kedua, esai yang ditulis peserta didik terkait dengan masalah Papua. Ketiga, tulisan Pancagila ["lima prinsip gila"] di ruang kepala sekolah yang diduga melecehkan ideologi negara Indonesia, Pancasila.

"Untuk langkah awal, laik diapresiasi tindakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menangguhkan sementara kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) adalah langkah tepat dan bermartabat," kata komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution melalui siaran pers, Minggu (8/12).

Dengan penangguhan itu membuat ADF menjanjikan untuk melakukan investigasi atas penghinaan dasar negara Indonesia, Pancasila.

"Ini ujian nasionalisme. Ujian kesejatian merah putih kita. Rakyat Indonesia tentu sangat tersinggung dengan kenakalan (kembali) Australia. Pemerintah Indonesia sejatinya tentu lebih tersinggung," tegasnya.

Maneger yakin publik mendukung pemerintah tegakkan kepala dan bersikap tegas terhadap Australia yang kembali mengulangi tindakan yang jelas-jelas merendahkan martabat Indonesia. Jika perlu, menurut Maneger, patut dipertimbangkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Australia, didahului protes keras, memulangkan Dubes Australia, dan menarik Dubes RI dari Australia.

ADF dan pemerintah Australia juga menurutnya, harus meminta maaf secara jujur dan berjanji dengan tulus untuk lebih mengutamakan hubungan baik dengan Indonesia ketimbang melindungi personel militernya.

Hal ini penting agar Australia melalui pejabat-pejabatnya tidak mudah melakukan tindakan pelecehan terhadap tokoh Indonesia ataupun merendahkan isu yang sensitif bagi Indonesia.[wid]

Populer

Makin Ketahuan, Nomor Ponsel Fufufafa Dicantumkan Gibran pada Berkas Pilkada Solo

Senin, 23 September 2024 | 09:10

Pasukan Berani Mati Bela Jokowi Pembohong!

Minggu, 22 September 2024 | 14:03

Warganet Beberkan Kejanggalan Kampus Raffi Ahmad Peroleh Gelar Doktor Kehormatan

Senin, 30 September 2024 | 05:26

WNI Kepoin Kampus Pemberi Gelar Raffi Ahmad di Thailand, Hasilnya Mengagetkan

Minggu, 29 September 2024 | 23:46

Kejagung di Bawah ST Burhanuddin, Anak Buah Jalan Masing-masing

Rabu, 25 September 2024 | 17:11

Akun Fufufafa Ganti Nama dari Gibran jadi Slamet Gagal Total

Senin, 23 September 2024 | 08:44

Pasukan Berani Mati Bela Jokowi Tak Nongol di Patung Kuda

Minggu, 22 September 2024 | 13:26

UPDATE

DPD Tunjuk Dedi Iskandar Batubara Jadi Ketua Kelompok di MPR

Rabu, 02 Oktober 2024 | 19:51

Pendirian 5 Yonif Baru di Papua Ternyata Ide Prabowo

Rabu, 02 Oktober 2024 | 19:28

Anak Sekjen PKS Usulkan Payung Hukum Cegah Judi Online

Rabu, 02 Oktober 2024 | 19:20

RK Janji Lanjutkan Program Anies Umrohkan Marbot Masjid

Rabu, 02 Oktober 2024 | 19:00

Tiga Raksasa Migas Bayar Pajak Lebih Besar ke Asing daripada ke AS

Rabu, 02 Oktober 2024 | 18:59

Airlangga Dorong Paradigma Limbah Sawit Diubah jadi Bernilai Ekonomi

Rabu, 02 Oktober 2024 | 18:54

Menko Airlangga Minta Kadin Ikut Genjot Pertumbuhan Ekonomi

Rabu, 02 Oktober 2024 | 18:39

Kolaborasi Dewan Adat Bamus Betawi-Kadin Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 02 Oktober 2024 | 18:39

Prabowo Berhak Serahkan Capim dan Dewas KPK ke DPR, Bukan Jokowi

Rabu, 02 Oktober 2024 | 18:32

Bisnis DAM Terus Tumbuh, ASDAMINDO Imbau Pelaku Usaha Ikuti Regulasi

Rabu, 02 Oktober 2024 | 18:19

Selengkapnya