Kondisi internal pemerintahan saat ini dinilai sudah tidak kondusif dan cenderung menggerogoti wibawa Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jika didiamkan, hal itu bisa membawa kegaduhan baru di dalam sistem pemerintahan saat ini.
Begitu pandangan Sekjend Rumah Gerakan (RG) 98 Sayed Junaidi Rizaldi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/1).
Dia mengatakan, adanya keputusan menaikkan tarif administrasi surat kendaraan bermotor dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) tanpa penjelasan secara gamblang kepada kepala negara menjadi suatu kejanggalan.
Sayed menjelaskan, terkait kenaikan administrasi surat kendaraan bermotor, meskipun sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) No 60/2016 yang diteken presiden pada 2 Desember 2016, semestinya instansi atau kementerian terkait menjelaskan secara terbuka kepada presiden agar tidak terjadi polemik.
"Ini agar tidak terjadi kesalahan informasi. Tidak mungkin seorang kepala negara memeriksa satu per satu. Selaku bawahan, menteri atau instansi terkait yang semestinya memberikan laporan secara terbuka," tegas dia.
Jika seorang menteri atau bawahan tidak bisa menjalankan fungsi koordinasi dengan baik, imbuh Sayed, Presiden Jokowi harus segera memecat bawahannya tersebut dan mengganti dengan orang yang lebih memahami pentingnya arti koordinasi.
"Sangat aneh dengan tidak adanya koordinasi yang baik antara kementerian dengan pihak terkait lainnya. Kondisi seperti ini tidak bisa didiamkan. Wibawa presiden hancur gara-gara hal sepele," tegas dia.
Sayed juga mengingatkan bahwa Presiden Jokowi mesti hati-hati dan waspada dengan pihak-pihak di sekelilingnya yang memiliki sifat Sengkuni.
"Kadangkala kita jatuh oleh orang terdekat kita sendiri yang memiliki sifat Sengkuni. Jadi presiden mesti waspada," tegas dia.
Di satu sisi, lanjut dia, RG 98 mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang telah menjelaskan ke publik dan coba mengelimir isu tersebut dengan mengungkapkan bahwa kenaikan ‎tarif administrasi yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan hasil audit dari BPK.
‎
"Kenaikan ini bukan karena dari Polri tolong dipahami, kenaikan itu temuan BPK dan Badan Anggaran DPR," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (4/1) lalu.
[ian]
