Berita

Politik

Kedaulatan Negara Terancam, Pemerintah Harus Putuskan Kerjasama Dengan Cina

JUMAT, 06 JANUARI 2017 | 02:53 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Derasnya arus investasi yang masuk dari Cina ke Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi banyak kalangan. Karena kedaulatan negara bisa terancama kalau sampai banyak proyek strategis dibangun oleh negara Tirai Bambu tersebut.

Demikian terungkap dalam diskusi "Ancaman Komunisme Cina Raya dan Bahaya Politik Kartel Keturunan, Fakta atau Ilusi" yang digelar Qomando Masyarakat Tertindas (Qomat) di Kampus Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Islam (Stebank) Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Jalan Kramat Pulo, Johor Baru, Jakarta Pusat, (Kamis, 5/1).

Hadir sebagai pembicara pakar politik internasional, DR. Muchtar Efendi Harahap; dua pengamat politik Muslim Arbi dan Suaib Didu, Jubir Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), Munarman dan Ketua Qomat Faedurrohman.

Di antara beberapa proyek yang akan dikerjakan Cina di Indonesia adalah membangun 24 pelabuhan, 15 bandara, dan 8.700 Km jalur kereta listrik. "Saat ini Indonesia lebih real kerja sama dengan negara Cina. Cina akan memperoleh hak pelabuhan laut dan udara. Negara akan tergadaikan martabat NKRI di mata dunia tidak dihargai," jelas Muchtar.

Celakanya, derasnya arus investasi yang masuk disertai dengan membanjirnya tenaga kerja asing asal Cina ke Indonesia. Bahkan, banyak yang sudah ditangkap karena ternyata ilegal. Hal ini merupakan persoalan yang serius.

"Kondisi bahwa tenaga kerja asing (TKA) asal Cina semakin memantapkan fakta bahwa Cina benar-benar menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia," ungkap Faedurrohman.

Dia mengingatkan Pemerintah jangan sampai tergiur dengan berbagai tawaran yang ujung-ujungnya akan merugikan bangsa Indonesia. Karena itu Pemerintah harus tegas berani untuk memutus hubungan kerja dengan pihak Cina. "Kalau tidak, akan merongrong dan meruntuhkan NKRI," tegasnya.

Apalagi, ekonomi Indonesia sendiri saat ini dikuasai oleh kalangan Cina keturunan. Saat ini banyak proyek yang digarap oleh warga keturunan Cina.

"Salah satunya proyek reklamasi teluk Jakarta. Oleh pengamat dan ahli, proyek tersebut tidak ada beneifit sedikit pun bagi bangsa Indonesia. Yang ada justru proyek tersebut untuk menampung jutaan orang Cina," tegasnya.

Para pembicara mengkhawatirkan besarnya investasi dan banyaknya TKA asal negara tersebut di Indonesia menjadi celah untuk mengembangkan komunisme, ideologi terlarang di Tanah Air.

"Hal ini menegaskan negara sudah dibawah kekuasaan aseng. Mereka kirim virus tanaman (proxy war). Dan tidak dimungkinkan mengirimkan Tentara Merah (tentara Cina). Saat ini Pemimpin tidak membela bangsa dan Negara. Bisa jadi adanya kerjasama dengan Cina, kebangkitan komunis akan kembali di tanah air, dari sisi ekonomi, ideologi dan politik," jelas Muslim Arbi. [zul]

Populer

Makin Ketahuan, Nomor Ponsel Fufufafa Dicantumkan Gibran pada Berkas Pilkada Solo

Senin, 23 September 2024 | 09:10

Pasukan Berani Mati Bela Jokowi Pembohong!

Minggu, 22 September 2024 | 14:03

Warganet Beberkan Kejanggalan Kampus Raffi Ahmad Peroleh Gelar Doktor Kehormatan

Senin, 30 September 2024 | 05:26

WNI Kepoin Kampus Pemberi Gelar Raffi Ahmad di Thailand, Hasilnya Mengagetkan

Minggu, 29 September 2024 | 23:46

Kejagung di Bawah ST Burhanuddin, Anak Buah Jalan Masing-masing

Rabu, 25 September 2024 | 17:11

Akun Fufufafa Ganti Nama dari Gibran jadi Slamet Gagal Total

Senin, 23 September 2024 | 08:44

Pasukan Berani Mati Bela Jokowi Tak Nongol di Patung Kuda

Minggu, 22 September 2024 | 13:26

UPDATE

DPD Tunjuk Dedi Iskandar Batubara Jadi Ketua Kelompok di MPR

Rabu, 02 Oktober 2024 | 19:51

Pendirian 5 Yonif Baru di Papua Ternyata Ide Prabowo

Rabu, 02 Oktober 2024 | 19:28

Anak Sekjen PKS Usulkan Payung Hukum Cegah Judi Online

Rabu, 02 Oktober 2024 | 19:20

RK Janji Lanjutkan Program Anies Umrohkan Marbot Masjid

Rabu, 02 Oktober 2024 | 19:00

Tiga Raksasa Migas Bayar Pajak Lebih Besar ke Asing daripada ke AS

Rabu, 02 Oktober 2024 | 18:59

Airlangga Dorong Paradigma Limbah Sawit Diubah jadi Bernilai Ekonomi

Rabu, 02 Oktober 2024 | 18:54

Menko Airlangga Minta Kadin Ikut Genjot Pertumbuhan Ekonomi

Rabu, 02 Oktober 2024 | 18:39

Kolaborasi Dewan Adat Bamus Betawi-Kadin Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 02 Oktober 2024 | 18:39

Prabowo Berhak Serahkan Capim dan Dewas KPK ke DPR, Bukan Jokowi

Rabu, 02 Oktober 2024 | 18:32

Bisnis DAM Terus Tumbuh, ASDAMINDO Imbau Pelaku Usaha Ikuti Regulasi

Rabu, 02 Oktober 2024 | 18:19

Selengkapnya