Berita

Jaya Suprana/net

Jaya Suprana

Memperkokoh Ketahanan Nasional

KAMIS, 05 JANUARI 2017 | 15:30 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

NEW YORK TIMES, 4 Januari 2017 memuat sebuah artikel berjudul "Indonesia Halts Military Ties to Australia Over Material It Deems Offensive" .

Selazimnya artikel tentang politik apalagi politik internasional, judul kerap sengaja direkayasa "mengambang" agar tidak terlalu jelas sehingga bisa leluasa ditafsirkan ke berbagai penjuru.

Tanpa kejelasan tentang kata kerja halts dan kata sifat offensive, sementara kata deem yang berasal dari abad XVI kini jarang digunakan, saya pribadi memfokuskan perhatian pada dua kalimat di dalam artikel NYT: "Officials would not describe the material, but reports in the Indonesian news media said a laminated paper found at an Australian special forces base had insulted Pancasila, a state ideology that mandates belief in monotheism and unity among Indonesia’s 250 million people. Indonesia is the world’s most populous Muslim nation, and blasphemy is illegal there".


Berdasar dua kalimat tersebut, saya setuju terhadap pernyataan Mayor Jenderal Wuryanto bahwa TNI untuk sementara membekukan kerja sama dengan TNA (Tentara Nasional Australia) sebagai protes terhadap penghinaan  terhadap Indonesia.

Dalam kunjungan awal November 2016 ke Australia untuk mempergelar musik kolintang dan batik di Sydney Opera House, saya sudah merasakan pengaruh negatif akibat pemberitaan negatif per asing terhadap Indonesia terkait kasus pengadilan dugaan penistaan agama. Mayoritas masyarakat Australia akibat "cuci-otak" pemberitaan per asing terhadap kasus pengadilan dugaan penistaan agama ,  memvonis bangsa Indonesia sebagai bangsa penindas minoritas, rasis, Islam radikal bahkan pendukung teroris.  

Doa bersama 212 yang dihadiri presiden dan wapres ditafsirkan sebagai konspirasi demi membuka peluang bagi kaum Islam radikal makin mengumbar angkara murka terorisme di Indonesia. Bahkan Indonesia yang secara hukum tidak membenarkan penistaan agama dinilai sebagai negara terbelakang dalam menegakkan HAM seolah di dalam HAM memang termasuk hak asasi untuk bebas menista agama!

Teman-teman saya di mancanegara yang terlanjur dogmatis meyakini kebenaran pemberitaan pers asing terhadap Indonesia tentu saja mentah-mentah menolak pembelaan saya terhadap negara, bangsa, rakyat serta Tanah-Air-Udara saya. Bahkan seorang teman saya sesama Nasrani namun warga negara asing berusaha menyadarkan saya untuk tidak membenarkan doa bersama 212 sambil mencemooh kenapa saya merasa terharu akibat para peserta doa bersama 212 melakukan  long march berjalan kaki dari Ciamis ke Jakarta.

Akibat saya tidak berkeyakinan sama dengan keyakinan teman saya itu maka kita sempat sengit berdebat secara mubazir sebab alhasil kita berdua tetap bersikeras tetap bertahan yakin pada keyakinan diri masing-masing. Terbukti bahwa dua insan bersahabat telah terpecah-belah akibat pemberitaan pers. 

Namun saya memetik hikmah kesadaran dari kemelut pemberitaan pers asing terhadap Indonesia yaitu bangsa Indonesia harus hukumnya wajib memperkokoh landasan persatuan bangsa demi bersatupadu, bergotongroyong, bahu membahu, saling melengkapi demi memperkokoh pilar-pilar Ketanahan Nasional dalam menghadapi angkara murka bangsa asing yang ingin memecah-belah bangsa Indonesia demi mengejawantahkan semangat  divide et empera  demi menjajah bangsa, negara,  rakyat dan bumi Indonesia yang memang luar biasa mahakayaraya maka memang sangat layak untuk dijajah untuk dihisap habis sampai butir pasir dan tetes darah terakhir!

Penulis pendiri Pusat Studi Kelirumologi

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya