Presiden Joko Widodo baru-baru ini memberikan sinyalemen bahwa dirinya tidak akan mengocok ulang susunan Kabinet Kerja yang dipimpinnya dalam waktu dekat. Di sisi lain, pembicaraan mengenai kocok ulang kabinet semakin marak di tengah masyarakat, khususnya pemerhati politik.
Menurut informasi yang diperoleh redaksi dari perbincangan dengan berbagai kalangan pemerhati politik, bukan tidak mungkin sasaran utama dari reshuffle kali ini adalah tim ekonomi.
Tim ekonomi yang sekarang terkesan lambat memberikan respon yang pas untuk berbagai persoalan yang lebih substansial. Misalnya, riset yang dilakukan JP Morgan dianggap sebagai "serangan" terhadap stabilitas sistem keuangan nasional, disusul keputusan menghentikan hubungan kemitraan dengan lembaga keuangan terbesar di Amerika Serikat itu.
Keputusan ini dianggap sebagai kegagalan tim ekonomi, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam memahami situasi sebenarnya dari sistem keuangan nasional. Atau, bisa jadi karena ingin mengingkari. Juga dianggap sebagai kegagalan dalam memahami tingkat keseriusan riset JP Morgan itu sampai-sampai pihak Kementerian Keuangan mengatakan riset itu tidak berdasar dan tidak akurat serta tidak kredibel.
Di tengah berbagai persoalan dan ketegangan yang terjadi, yang memberikan dampak dan tekanan terhadap perekonomian nasional, pendekatan yang dipilih Menkeu Sri Mulyani untuk memecat JP Morgan terbilang aneh.
Bukankah, sebagai sosok yang pernah malang melintang di IMF dan Bank Dunia, seharusnya Sri Mulyani memiliki kemampuan dalam menjalin komunikasi dengan lembaga-lembaga keuangan besar dari blok AS?
Di lain hal, apa pun keputusan Kemenkeu RI masyarakat internasional rasa-rasanya tetap lebih mempercayai riset JP Morgan dibandingkan dengan kemampuan Indonesia memperkuat fundamental ekonomi di tengah bayang-bayang krisis yang sedemikian rupa. Buktinya, setelah peringakat surat utang Indonesia diturunkan, pemerintah berusaha mendapatkan pemasukan dari kenaikan berbagai harga.
Walhasil, keputusan Kemenkeu dinilai sebagai keputusan yang emosional. Bagaimana mungkin Kemenkeu menciptakan konflik baru dengan lembaga pemeringkat surat utang yang selama ini sangat dipercaya pemerintah Indonesia.
[dem]
