Berita

Foto/Net

Politik

Biaya Urus Surat Kendaraan Bermotor Naik, Inikah Hadiah Tahun Baru Rezim Jokowi?

RABU, 04 JANUARI 2017 | 06:11 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kebijakan menaikan tarif pengurusan surat kendaraan bermotor hingga tiga kali lipat mendapat protes keras publik.

Pasalnya, hal tersebut pula dipicu oleh kondisi masyarakat yang saat ini berdaya beli rendah, akibat dari kondisi ekonomi yang masih belum stabil di bawah kepemimpinan Jokowi-JK.

"Jokowi perlu mengevaluasi kebijakan tersebut karena berimbas kepada rakyat golongan menengah kebawah dan kategori miskin, karena kebijakan menaikkan tariff pengurusan kendaraan bermotor yang dibuat oleh pemerintah tidak disusul dengan solusi konkret agar kebijakan tersebut tidak serta merta membuat rakyat sengsara," kata pemerhati sosial dan politik, Panji Nugraha, Rabu (4/1).


Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia ini menilai, Presiden Jokowi harusnya bisa lebih merasakan penderitaan rakyat yang kian hari kian sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Untuk itu, lanjut Panji, sebaiknya janganlah membebani rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, karena hakekatnya fungsi pemerintah adalah untuk membahagiakan rakyat dengan kebijakan-kebijakan populis yang tidak menyusahkan rakyat.

"Seharusnya pemerintahan Jokowi di tahun baru 2017 ini memberikan hadiah terbaik bagi rakyat, bukan memberikan hadiah berupa pil pahit untuk rakyat. Karena secara politik kebijakan-kebijakan Pemerintah Jokowi yang tidak pro rakyat secara otomatis akan mengurangi rasa kepercayaan terhadap pemerintah terlebih dari berbagai kasus dan kebijakan-kkebijakan selama ini yang diamati secara serius oleh rakyat," tutup Panji. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya