Berita

Willem Rampangilei/Net

Wawancara

WAWANCARA

Willem Rampangilei: Berapa Pun Biaya Yang Dibutuhkan Untuk Kota Bima, Pemerintah Akan Memenuhinya

SELASA, 03 JANUARI 2017 | 09:26 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pensiunan jenderal bintang dua TNI AL ini menegaskan kembali komitmen pemerintah pusat untuk membangun kemba­li Kota Bima. Dia bilang, pemer­intah siap mengeluarkan berapa pun anggaran yang dibutuhkan untuk pemulihan Kota Bima. Berikut penuturan Willem;

Tanggap darurat di Kota Bima akan berakhir tanggal 5 Januari. Selanjutnya lang­kah-langkah apa yang sudah disiapkan?
Ya setelah ini Pemda akan mengeluarkan status transisi menuju pemulihan. Transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Nah itu yang kita lakukan.

Apa yang dilakukan?

Apa yang dilakukan?
Kalau sudah kita assessment, sudah kita verifikasi kerusakan dan lain sebagainya, kita bangun kembali.

Butuh waktu berapa lama untuk proses transisi ini?
Kalau dengan melihat situ­asi ini, transisi ini perlu waktu kurang lebih tiga bulan lah. Jadi kita dalam penanggulangan bencana ini tidak tahap demi tahap.

Jadi?
Semua dilakukan secara paralel.

Persisnya bagaimana itu?
Mulai dari sebelum terjadin­ya bencana. Pada saat terjadi bencana, bagaimana tanggap daruratnya. Lalu kemudian ba­gaimana kita secara cepat me­mulihkan kehidupan masyarakat, ekonominya, membangun kem­bali bangunan-bangunan dan infrastruktur yang rusak.

Rumah-rumah yang rusak?
Termasuk yang utama peru­mahan rakyat.

Sudah dihitung, berapa ban­yak anggaran yang dibutuh­kan BNPB untuk pemulihan kota Bima ini?
Berapa pun yang dibutuhkan nanti, pemerintah akan me­menuhi. Ya, itu prinsipnya. Itu adalah komitmen pemerintah untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, untuk kepentingan masyarakat. Bencana kan tidak dikehendaki oleh siapa-siapa.

Orientasinya difokuskan kemana?
Jadi, pemerintah orientasinya sebagaimana diperintahkan oleh bapak Presiden adalah pelayan­an publik, pelayanan umum kepada masyarakat. Nah inilah wujudnya.

Sudah dihitung berapa total kerugian yang dialami akibat bencana ini?
Sedang dihitung. Pasti dihi­tung.

Kira-kira?
Lebih dari Rp 1 triliun. Tapi kalau kita bicara kerugian, kan itu bisa kerugian material. Yang nggak bisa dihitung kan keru­gian ketidaknyamanan, kerugian karena sakit, kan susah itu dihi­tung bagaimana.

Kalau melihat apa yang sudah dilakukan oleh Pemda setempat, apa komentar anda?
Alhamdulillah, apa yang su­dah dilakukan oleh Pemda itu di sistem peringatan dininya bagus. Artinya wali kota menyebarkan informasinya kepada berbagai satuan (siaga bencana), sehingga mereka bisa mengantisipasi. Jadi tidak mendadak betul.

Walaupun datangnya ban­jir cukup cepat saya lihat. Itu harus diapresiasi apa yang sudah Pemda lakukan.

Dalam hal apa?
Dalam memberikan penan­ganan tanggap darurat secara cepat, bagus dalam melakukan langkah-langkah pemulihan. Jadi pemerintah pusat hanya memberikan pendampingan. Karena pemerintah daerah ses­ungguhnya adalah penanggung jawab sesuai amanat Undang-undang. ***

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya