Berita

Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Nama Baik Gus Dur Harus Dibersihkan dari Ahok

SELASA, 03 JANUARI 2017 | 08:49 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Tidak sedikit anggota masyarakat, juga kalangan pengamat dari luar, yang memberikan cap kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai simbol kebhinnekaan dan toleransi.

Cap itu tidak pantas, karena yang dilakukan Ahok adalah sebaliknya, yakni merusak kebhinnekaan dan mengganggu toleransi baik dengan kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya, maupun lewat kebijakan pembangunan yang membelah masyarakat.  Ahok sangat jelas terlihat membela kepentingan satu kelompok dan meminggirkan rakyat banyak demi memenangkan kepentingan satu kelompok itu.

Demikian dikatakan tokoh nasional DR. Rizal Ramli dalam diskusi terbatas menyambut tahun baru 2017 di kediamannya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, Senin petang (2/1).


Rizal kembali mengulangi pesan yang disampaikannya dalam peringatan wafat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur baru-baru ini, bahwa ada upaya untuk menyamakan Ahok dengan Gus Dur.

"Benar bahwa Gus Dur membela minoritas. Tetapi minoritas yang dibela Gus Dur adalah minoritas yang tertindas. Gus Dur tidak akan pernah membela penindas, walaupun si penindas itu dari kalangan minoritas," ujar Rizal Ramli yang memainkan peranan penting dalam pemerintahan Gus Dur.

"Nama baik Gus Dur harus kita bersihkan dari tindakan-tindakan Ahok yang menciderai kebhinnekaan, rasa kebangsaan dan mengganggu toleransi," kata Rizal lagi.

Rizal Ramli juga prihatin karena kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok ini telah menguras energi bangsa dan pemerintahan Joko Widodo yang sedang menghadapi berbagai persoalan yang jauh lebih pelik dari sekadar urusan Ahok.

"Sebetulnya masalah Ahok ini mudah diselesaikan. Semua penista agama ditangkap. Maka kalau Ahok ditangkap dan ditahan, seperti yang lainnya, energi bangsa bisa kita hemat untuk fokus pada urusan-urusan yang lebih penting," demikian mantan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya ini. [dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya