PUBLIK kembali digegerkan dengan isu membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berasal dari Tiongkok. Hal yang wajar jika publik merasa resah dengan berita ini, karena jika ini benar, akan membuat masyarakat Indonesia semakin kesulitan dalam memperoleh lapangan kerja di negaranya sendiri.
Hal ini juga akan menimbulkan sebuah opini bahwa negara lebih memilih tenaga kerja asing daripada rakyatnya sendiri. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa negara tidak menghendaki masyarakatnya sejahtera, melainkan lebih memilih untuk mensejahterakan masyarakat dari negara lain.
Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis isu mengenai 10 juta - 20 juta pekerja Tiongkok yang masuk menyerbu Indonesia. Dia menegaskan bahwa angka ini bukanlah jumlah pekerja, melainkan jumlah target wisatawan dari Tiongkok yang diharapkan akan datang berkunjung ke Indonesia.
Alasannya adalah karena pemerintah memang sedang gencar berupaya untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan negara. Sejumlah langkah pun dilakukan dan dikebut untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing berkunjung ke Indonesia, termasuk dari Tiongkok.
sebelumnya, langkah tersebut telah diusahakan sejak kunjungan Presiden jokowi ke Tiongkok pada Maret 2015 silam. Saat itu salah satu pembahasannya adalah mengenai kerja sama pariwisata agar terjadi peningkatan jumlah wisatawan Tiongkok ke Indonesia.
Mantan Ketua DPR-RI Ade Komarudin (Akom)mempunyai tanggapan lain mengenai isu tentang TKA asal Tiongkok di Indonesia. Ia beranggapan bahwa memang benar adanya pekerja asal Tiongkok yang cukup besar di Indonesia. Namun ia mengatakan tidak memiliki data pastinya.
Kebijakan jokowi terkait bebas visa kemudian menjadi sorotan, banyak yang mengtaakan bahwa masuknya para tenaga kerja asing ini disebabkan dari kebijakan tersebut. Namun Jokowi mengatakan bahwa, kebijakan bebas visa hanya berlaku untuk kepentingan turis bukan pekerja.
Beda persepsi antar kedua lembaga negara ini kemudian menimbulkan opini bahwa ada semacam sesuatu hal yang tidak deal antara eksekutif dan legislative. Maka kemudian keduanya saling melempar argument ke publik melalui media. Disinilah kemudian masyarakat akan menjadi hakim dan memutuskan mana yang sejatinya benar.
Namun kemudian yang jadi masalah dalam masyarakat kita adalah, ia akan membela seorang tokoh terserah mau itu salah atau benar.
Hal ini dikarenakan minimnya atau bahkan tidak adanya pendidikan politik yang baik yang dilakukan pemerintah. Bahkan partai politik yang memiliki tugas dan fungsi tersebut, sangat minim dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat luas. Ditambah lagi arus media yang begitu hebat, maka argument siapa yang paling massif itu lah kemudian yang dianggap benar.
Harusnya, pemerintah merespon hal ini dengan cepat. Mengumpulkan para pejabat terkait untuk membuat sebuah pengumuman resmi. Hal ini penting menurut saya, mengingat begitu majemuknya bangsa kita juga karena kejadian politik belakangan sangat memungkinkan untuk semakin menumbuh suburkan kebencian antar warga terkhusus kepada warga negara Indonesia keturunan tionghoa.
Tapi jika kita melihat dari kacamata kepentingan modal, massifnya isu soal Tiongkok sangat diwajarkan karena memang negeri tirai bambu ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam hal investasinya di Indonesia. Namun yang merajai masih tetap Singapura dan Jepang.
Kita juga bisa melihat kepentingan Amerika Serikat di papu yang sampai saat ini juga belum mendapatkan kejelasan, apakah akan diperpanjang atau tidak. Ada semacam kecemburuan, karena AS yang sebelumnya selalu diprioritaskan, di era Jokowi agak dianaktirikan.
Secara historis, Isu Tiongkok juga sangat mudah untuk menjadi viral di masyarakat kita. Karena memang negara China atau Tiongkok ini adalah Negara yang menganut paham komunis. Sedangkan komunis adalah hal yang sensitive didalam masyarakat kita. Ditambah lagi beberapa kasus seperti narkoba yang berasal dari Tiongkok hingga konflik natuna serta Laut China Selatan yang belakangan terjadi.
Maka hal pentingnya menurut saya, justru terletak pada jangan sampai kita sebagai masyarakat hanya dimanfaatkan oleh kepentingan para elit saja. Kita harus benar-benar memahami permasalahan pokoknya. Percuma juga jika kita sudah mati-matian menolak China, tapi modal atau investor dari negara lain tetap menghegemoni bangsa ini. Pada akhirnya, kita sebagai masyarakat tidak mendapatkan apa-apa kecuali kesulitan mencari kerja, tetap tidak mampu mengakses pendidikan dan kesehatan juga upah yang kian hari kian mencekik
.[***]
Arif HidayatullahSekjend Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi
