Berita

Foto/Net

Wawancara

WAWANCARA

Willem Rampangilei: Kita Sudah Transfer Rp 10 Miliar Untuk Pembersihan Rumah Warga Di Bima

KAMIS, 29 DESEMBER 2016 | 09:52 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Purnawirawan jenderal bintang dua ini memastikan pen­anganan bencana banjir bandang yang menerjang Kota Bima sudah ter-manage dengan baik.

Diakuinya memang saat ini masih banyak tumpukan sampah dan lumpur di sejumlah titik. Lalu bagaimana memper­cepat pembersihan lumpur dan sampah tersebut. Berikut wawan­cara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei selengkapnya;

Apa saja yang sudah dilaku­kan BNPB?
BNPB mewakili pemerintah pusat memberikan pendampin­gan kepada Pemda. Kita harus menempatkan Pemda sebagai penanggung jawab utama. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jadi kami dari pemerintah pusat memberikan pendampingan.

BNPB mewakili pemerintah pusat memberikan pendampin­gan kepada Pemda. Kita harus menempatkan Pemda sebagai penanggung jawab utama. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jadi kami dari pemerintah pusat memberikan pendampingan.

Pendampingan apa?
Satu, mengenai anggaran. Dua,perlengkapan dan perala­tan. Ketiga, manajerial, keahlian dan administrasi. Kalau ditanya apa yang kita lakukan, itu. Kita memberikan pendampingan itu, memberikan supervisi.

Prioritas BNPB apa sih?
Yang menjadi prioritas seka­rang, setelah ini, kan masa tanggap darurat selesai tanggal 5 Januari, harus kita kebut, kita maksimalkan dengan manaje­men darurat. Jadi bukan manaje­men biasa.

Bagaimana manajemen daruratnya?
Harus dengan keputusan ce­pat. Yang penting, satu pe­layanan kepada saudara-saudara kita yang terdampak. Mulai dari makanannya, suplai air bersih, sampai kepada perlengkapan perempuan, anak-anak, lalu pelayanan kesehatan.

Itu sudah terdistribusi mer­ata?

Sudah. Kalau bapak lihat kan sudah semua.

Tapi di lapangan, kok masih ada masyarakat yang men­geluhkan lambatnya penan­ganan dan tidak meratanya distribusi bantuan?
Cuma ini, memang kan terke­sannya begini, pemerintah lam­bat. Kalau saya bilang pemer­intah cepat, saya agak beda persepsi. Masyarakat ngomong begitu iya, karena dia yang men­galami. Satu jam saja lambat.

Kenapa anda yakin betul pemerintah sudah bekerja cepat?

Karena hari Rabu (21/12) itu bencana pertama, banjir pertama. Kamis ada genangan air, belum surut. Otomatis dari sejak adanya banjir, Rabu, Kamis (22/12), Jum’at (23/12), Sabtu (24/12), orang nggak bisa berbuat apa-apa. Listrik mati. Komunikasi juga susah. Inilah yang terkesan lambat. Kalau dilihat itu, bahwa hari Minggu (25/12) kita bekerja, maka itu cepat sekali apa yang dilakukan oleh Pemda.

Contohnya?
Yang pertama pelayanan masyarakat. Yang kedua, bagaimana memulihkan fungsi-fungsi umum. Contoh pasar. Kita lihat dari hari Senin, sekarang hari Rabu. Senin itu sudah penuh dioperasi. Terus kita utamakan pembersihan di jalan-jalan pro­tokol. Sehingga toko-toko itu bisa berfungsi, lebih dari sepa­ruh sudah buka.

Selain itu?

Bagaimana dengan fungsi pendidikan. Ini kan anak-anak mulai sekolah tanggal 2 Januari, sehingga pada tanggal itu seko­lah sudah bisa dipakai. Terus masalah kesehatan sama juga, puskesmas-puskesmas itu kita lakukan pembersihan secara cepat.

Caranya?
Ya sudah kita borongkan saja kepada masyarakat. Terutama kepada komunitas rumah sakit itu sendiri. Kita sudah transfer Rp 10 miliar untuk namanya padat karya, pembersihan rumah masing-masing. Jadi, hitungan­nya satu hari Rp 50 ribu dengan hitungan 10 hari. Mulai beker­janya hari Minggu sampai den­gan tanggal 5, 10 hari. Satu hari satu rumah, kita kasih Rp 500 ribu. Dan uang itu sudah ada

Saya minta diatur untuk akuntabilitasnya tidak melalui mana-mana, langsung ke masyarakat. Dari Pemda sini. Jadi dari pusat kirim ke pemda, kemudian by name by address. Nama dan alamat orang itu. Sehingga nanti di kemudian hari kita tidak ada urusan masalah hukum. Jadi semua sudah tertangani secara konsepsional. Dan targetnya semua jelas banget.

Tapi sampai kemarin, be­berapa titik masih banyak tum­pukan sampah dan lumpur?
Iya, itu kan perlu waktu. Tapi kalau bapak lihat, bahwa ke­nyataannya kan sudah 76 truk yang sudah beroperasi. Lalu di situ ada TNI, Brimob, Relawan, dari Dinas Kebersihan Kota. Jadi memang kita sekarang, yang menjadi prioritas adalah pembersihan massal.

Karena itu penting, menyang­kut kesehatan. Karena sampah-sampah saya lihat ada yang sudah busuk. Makanya ini harus cepat. Lalu juga termasuk TPA, yang kemarin itu terlalu kecil. Sehingga kita haru s membeli TPAbaru, jadi ini manajemen sampah ini menjadi penting. Begitu kira-kira.

Lalu pelayanan kesehatan­nya bagaimana?
TNI sudah buka di con­vention hall. Terus yang saya apresiasi adalah Rumah Sakit Muhammadiyah. Jadi hari ini dia sudah operasi, sudah menerima pasien. Termasuk, Rumah Sakit ini kan kehilangan Alkes karena banjir, obat-obatan. Jadi dalam waktu beberapa hari, ini bisa pulih. Ini harus mendapat per­hatian khusus dan luar biasa dari Rumah Sakit Muhammadiyah.

Jadi, urusan penanggulangan bencana untuk diketahui bukan hanya urusan pemerintah, tapi urusan bersama. Ya pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarat, dan dunia usaha. Bahwa banyak juga yang berpartisipasi memberi bantuan kepada kita. Termasuk dari BPBD-BPBD ka­bupaten tetangga, dari Dompu, Sumbawa, bahkan ada dari Jawa Tengah. Jadi intinya hari ini, mulai dari kemarin sebetulnya itu sudah ter-manage dengan baik. ***

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya