Demo jutaan Ummat Islam yang diprakarsai Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) tidak tiba-tiba. Tapi ada yang memicunya.
"Tanpa PPP harus sampaikan pendapat bahwa sesusungguhnya gerakan yang dilakukan masyarakat muncul akibat ada penyebabnya," tegas Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Reni Marlinawati di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/12).
GNPF MUI menggelar aksi karena mereka menuntut aparat hukum memproses kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama. Pria yang akrab disapa Ahok itu menyebut bahwa masyarakat dibohongi pakai surat Al Maidah ayat 51 agar tidak memilih pemimpin non muslim.
"Saya kira PPP desak pemerintah tegakkan hukum terhadap isu utama yang sebabkan 212 (Aksi Bela Islam III) terjadi, yaitu tuntutan hukum terhadap penegakan hukum Basuki T Purnama dilakukan," tegasnya.
Bukan hanya Fraksi PPP, Reni bahkan mengaku dirinya yakin bahwa semua fraksi yang ada di DPR pun setuju dengan penegakan hukum terhadap kasus yang menimpa mantan Bupati Belitung Timur itu.
"Seluruh fraksi di DPR enggak ada instruksi khusus, semua fokus minta penegakan hukumnya. Bagi pemerintah ini harus direspon positif," tegasnya lagi.
Diketahui salah satu kelompok paling vokal yang tergabung dalam GNPF MUI adalah Front Pembela Islam (FPI). FPI dikenal sebagai organisasi Islam yang paling tegas dalam urusan membela aqidah. Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab pun menjadi salah satu orator utama dalam setiap demo itu.
Sebagian kalangan khawatir akan ada demo besar-besaran yang lebih masif dari Aksi Bela Islam III jika masyarakat tak puas dengan proses hukum Ahok. Sekalipun demo masif itu terjadi, Reni mengaku yakin aparat keamanan sangat memiliki kemampuan untuk menjaga demo agar tetap berjalan kondusif.
"Pemerinah punya kemampuan mumpuni gerakan-gerakan yang masif seperti ini," pungkasnya.
[zul]
