Membanjirnya tenaga kerja asing asal China terus mendapat sorotan. Apalagi keberadaan warga negara tirai bambu secara ilegal di Indonesia tersebut ditenggarai punya maksud untuk menghindari pajak.
Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Arief Poyuono, menjelaskan masuknya TKA asal China yang bekerja di Indonesia secara ilegal untuk menghindarkan pajak, seperti investasi di sektor pertambangan di daerah daerah remote area. Karena tidak bayar pajak, investor China di sektor pertambangan juga berani untuk berinvestasi infrastructure pendukung usaha pertambangan di daerah remote area
"Sebab mereka menikmati fasilitas bebas pajak berupa
tax allowance untuk mengimpor alat alat pertambangan untuk membangun smelter pertambangan dan infrastrukturnya," jelas Arief Poyuono dalam keterangannya.
Mereka juga menikmati free pajak pertambahan nilai dari hasil pengelolaan mineral tambang yang dihasilkan dengan mengunakan smelter. Karena semua produk mereka langsung diekspor ke China. Malah justru dari pajak pertambahan nilai mereka meminta restitusi pada negara Indonesia karena sudah mengunakan alat alat pertambangan impor dari china yang dikenakan pajak saat membangun smelter dengan melakukan mark up harga alat alat pertambangan yang di impor.
"Disini malah negara rugi harus bayar restitusi pajak," ucapnya.
Apalagi, dia menambahkan, hampir 95 persen pekerjanya berasal dari China yang masuk secara ilegal. mereka bekerja mengunakan visa turis dan banyak yang sudah overstay dan bekerja di pertambangan. Karena dia curiga ada pembiaran oleh Dirjen Imigrasi dan Depnaker.
"Para TKA asal China ini juga dibayar dengan upah di bawah Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Artinya tidak perlu bayar pajak penghasilan sebesar mereka dibayar diatas PTKP. Tapi upah mereka selebihnya dibayarkan ke China pada rekening TKA China yang ada di China atau dibayarkan kekeluarganya oleh kantor perusahaan China yang berinvestasi di Indonesia
"Nah, negara hanya mendapatkan hasil dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sangat kecil karena objel pajaknya bernilai kecil Karena diarea remote area," beber Arief yang juga aktivis buruh ini.
Selain itu juga royalti tambang yang dibayarkan sangar kecil. Karena tidak ada pengawasan dari Departemen ESDM mengenai jumlah hasil tambang yang dikeruk oleh mereka
"Dari semua, dapat disimpulkan ada jaringan mafia besar yang ada di Depnaker, Ke Imigrasian, Departemen ESDM dan Departemen Industri serta Departemen Perdagangan yang beroperasi untuk kepentingan investor China dan dugaan banyaknya upeti kepada oknum pejabat di ke lima instansi tersebut. Karena terkesan dibiarkan," tandasnya.
Karena itu pula, dia menyarankan, sebaiknya Presiden Joko Widodo blusukan ke perusahaan perusahaan investasi dari China yang banyak mengunakan TKA China. "Jangan blusukan ke tempat yang enggak ada gunanya," demikian Arief Poyuono.
[zul]
