Pasca diresmikannya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong Kalimantan Barat yang dibangun oleh Kementerian PUPR oleh Presiden Joko Widodo yang ditandai dengan penekanan tombol peresmian dan penandatanganan prasasti, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berencana melanjutkan pembangunan tahap kedua untuk zona pendukung PLBN Entikong, khususnya untuk pengembangan pemukiman.
"Zona pendukung itu di antaranya untuk pembangunan pasar, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, kita akan mulai di 2017," kata Basuki.
Anggaran untuk pembangunan kawasan pendukung itu diungkapkannya adalah sekitar Rp 420 miliar.
Rencana pembangunan tersebut atas arahan dari Presiden Jokowi. Tujuannya untuk meningkatkan pergerakan ekonomi di perbatasan.
"Saya minta dibuat pasar yang besar, lokasinya sudah ditentukan, agar masyarakat bisa menikmati pergerakan ekonomi yang ada di perbatasan," ujar Jokowi.
Menurutnya infrastruktur di daerah pinggiran atau perbatasan harus terus dibangun dan diperbaiki karena merupakan wajah yang mewakili Indonesia bagi negara tetangga.
Diketahui dua tahun yang lalu Jokowi datang ke Entikong dan melihat secara langsung kondisi bangunan yang ada dan ia juga melihat bangunan PLBN milik Malaysia.
"Dua tahun lalu ke sini dan melihat bangunan yang ada, saya berbicara dengan Menteri PU, Pak ini kantor apa kandang, sudah puluhan tahun tidak disentuh dan direhab," ungkap Jokowi menirukan perkataannya beberapa waktu lalu.
Saat itu juga, Jokowi kemudiam meminta langsung bangunan dibongkar dan dibangun baru, dan harus lebih baik dari bangunan seberang (Malaysia) dan dalam waktu dua tahun selesai.
"Saat ini kata Menteri PUPR, sudah lima kali lebih baik dari yang di sana," ujarnya sambil menunjuk Malaysia.
Presiden juga berharap agar pelayanan keimigrasian dan bea cukai diperbaiki dengan sistem yang lebih baik lagi.
Saya titip jangan ada pungutan liar. Karena ini menunjukkan persepsi negara lain mengenai kita," tambah Jokowi.
Dalam peresmian tersebut Presiden Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis MH meresmikan Pos Lintas Batas Negara Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rabu (21/12).
Hadir juga dalam acara peresmian tersebut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Anggota DPR Komisi V Nusyirwan Soejono, dan Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi.
Ditemui terpisah, salah satu petugas imigrasi di PLBN Entikong bernama Agus mengaku bangga dengan perubahan fisik PLBN Entikong yang saat ini menjadi lebih megah.
Penduduk setempat, Atoy yang turut hadir menyaksikan peresmian menyampaikan harapannya bahwa fasilitas lainnya seperti tempat belanja, tempat hiburan dan penginapan juga berkembang di kawasan Entikong.
"Untuk saat ini hotel yang ada baru satu di sini, sisanya kos-kosan penginapan warga," kata Atoy.
Konsep pembangunan PLBN terpadu Entikong dengan luas zona inti 19.493 m2 ini mengambil desain arsitektur dan lokalitas. Hal ini tercermin dalam konsep atap bangunan PLBN ditransformasi dari bentuk rumah panjang dan perisai suku dayak. Perisai melambangkan pertahanan NKRI yang bersifat melindungi, sedangkan corak dan warna diterapkan pada bagian elemen dinding dan relief pada bagian pintu gerbang.
Penggunaan ornamen lokal juga digunakan sebagai pola bukaan dan fasade. Pencahayaan menggunakan cahaya alami dengan banyak bukaan dengan material transparan.
Pembangunan PLBN Entikong dilakukan sejak Agustus 2015 terdiri dari bangunan utama, pos lintas kendaraan pemeriksaan, bangunan pemeriksaan kargo, bangunan utilitas (rumah pompa & Power house), monumen, gerbang kedatangan dan keberangkatan, jalan, lansekap dan jalur pedestrian.
Pembangunan kawasan perbatasan oleh Kementerian PUPR tidak hanya pos lintas batas saja, namun juga jalan paralel perbatasan, jalan akses menuju pos lintas batas dan pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan perbatasan seperti pembangunan jalan lingkungan, drainase, pengelolaan sampah, air minum dan lainnya.
[ian]
