Hatta Taliwang: Pak Bintang Mungkin Suka Main Sendiri, Kan Boleh Dong Menyampaikan Aspirasi

Kemarin bekas politikus Partai Amanat Nasional ini di­periksa penyidik Subdirektorat Keamanan Negara Direk­torat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan makar. "Saya hadir sebagai saksi dari tersangka Ibu Rachmawati," kata Hatta.

Hatta ditanyai seputar per­temuan di Universitas Bung Karno (UBK), Minggu (20/11) lalu. Apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, beri­kut keterangan Hatta Taliwang;

Anda hadir di pertemuan UBK?
Sebagai salah satu panitia, karena banyak panitianya. Kan ada anak buah Ibu Rachma yang jadi panitia.

Sebagai salah satu panitia, karena banyak panitianya. Kan ada anak buah Ibu Rachma yang jadi panitia.

Sebagai panitia, tugas anda apa?
Saya menjadi notulen ra­pat untuk mencatat kesimpulan, dan memasukkannya ke web­site esph.org.

Siapa saja tokoh yang hadir saat itu?
Selain Kivlan Zen, semua tokoh yang jadi tersangka ka­sus dugaan makar hadir dalam pertemuan itu. Termasuk Sri Bintang Pamungkas.

Apa agenda pertemuan tersebut?
Agendanya hanya bertukar pikiran seputar masalah bangsa terkini, dan tantangan yang dihadapi di masa mendatang. Dari diskusi itu akhirnya kami membuat beberapa kesimpulan, yaitu untuk menyampaikan aspirasi ke DPR-MPR tentang kembali ke UUD '45, dan me­minta agar Ahok ditahan.

Tidak ada kesimpulan untuk melakukan makar, dan men­gadakan sidang istimewa?
Sama sekali tidak ada. Isinya cuma diskusi, yang arahnya mencari solusi buat bangsa.

Tapi kan Sri Bintang mem­berikan surat ke MPR, yang isinya meminta diadakan sidang istimewa?
Mungkin Pak Bintang--bisalah--tahu suka main sendiri kan. Pak Bintang pernah hadir tang­gal 20 November, tetapi kan dia punya agenda sendiri. Masing-masing bebas kan menyampai­kan aspirasi, tapi kesimpulannya tidak ada soal mau turunkan rezim, mau makar, tidak ada kesimpulan seperti itu.

Kenapa saat itu anda dan kawan-kawan mengusulkan untuk kembali kepada UUD 1945?
Karena banyak urgensin­ya. Dengan adanya amande­men, Indonesia mendapatkan pemimpin yang kadang-kadang enggak jelas riwayat, track record dan sebagainya. Tapi den­gan sistem kembali ke UUD 45 memilih pemimpin itu terselek­si dengan baik karena lewat musyawarah mufakat dengan baik, orang jelas track record-nya untuk jadi pemimpin.

Setelah di UBK kalau tidak salah ada pertemuan lagi. Kapan, dan apa yang diba­has?
Ada pertemuan lebih kurang tanggal 28 November, tapi ter­batas. Isinya hanya bicara teknis untuk persiapan acara tanggal 2 Desember. Para aktivis memper­siapkan segala sesuatu, seperti temanya apa, lalu jumlah massa, pemberitahuan ke polisi dan lain sebagainya.

Saat itu kenapa memilih 2 Desember?
Saya enggak tahu. Soal itu ditanya ke Bu Rachma.

Soal massa yang diturunkan dari mana dibahas juga dalam pertemuan ini?
Enggak, enggak dibicarakan. Bu Racma punya massa sendiri yang sifatnya untuk setuju den­gan isu kembali ke UUD ‘45.

Jadi anda tidak tahu, massa yang rencananya akan men­duduki gedung DPR berasal dari mana?
Tidak. Yang tahu detail itu tentu Ibu Rachma sama anak buahnya. Waktu itu surat yang disiapkan oleh stafnya itu, waktu itu lebih kurang 20 ribu. Saya sifatnya hanya memberitahu ke publik aja bahwa akan ada aksi di DPR. Aksinya bersifat terbuka kok.

Massanya enggak jelas be­gitu, jangan -jangan memang untuk makar?
Enggak. Sebelumnya Ibu Rachma dan kami sudah mem­inta, pimpinan MPR itu tolong datang ke panggung kami un­tuk mendengar aspirasi. Jadi tidak ada agenda menyerbu, mengusai DPR/MPR itu, eng­gak ada. ***