Anggota Komisi I DPR RI Saifullah Tamliha mendesak Presiden Joko Widodo untuk merealisasikan komitmennya terkait anggaran pertahanan, yaitu 1,5 persen dari Product Domestic Bruto (PDB) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015-2020.
"Jika PDB kita Rp 12.000 sampai 13.000 triliun maka semestinya anggaran TNI minimal Rp 180 triliun," tegasnya ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/12).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini melihat anggaran pertahanan 2017 masih kurang dari 100 triliun. Hal itu menurutnya sangat jauh dari harapan.
"Komitmen nawacita maupun yang tertuang dalam RPJM sebaiknya diwujudkan dalam anggaran 2017. Karena bagaimanapun dana yang tersedia bagi TNI untuk APBN 2017 sekitar Rp 80 T. Itu jika dirata-ratakan dari unit organisasi atau UU mabes TNI, UU AL, UU AD, UU AU itu rata-rata cuma Rp 20 triliun. Jauh bedanya dengan kepolisian yang anggarannya di atas 67 triliun. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali pemerintah dalam hal ini presiden menganggarkan sesuai nawacita dan RPJM," jelasnya.
Hal itu diungkapkannya berdasarkan hasil putusan rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertahanan Riyamizard Riyacudu, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo 2 bulan lalu.
"Dan semuanya sepakat untuk itu. Ibu Sri Mulyani bahkan akan mengevaluasi kembali mana-mana anggaran yang sekiranya bisa mendorong penambahan anggaran bagi TNI. Salah satu yang dikurangi komponennya adalah dana pendidikan. ada 20 persen. nyah semua kegiatan pelatihan dan pendidikan di TNI itu sebaiknya menggunakan dana 20 persen bukan dana TNI," pungkasnya.
[zul]
