Negara harus hadir untuk melindungi industri media massa nasional dari ancaman media sosial milik luar negeri. Karena saat ini tak sedikit media konvensional dalam negeri yang sudah gulung tikar.
"Tadi pagi saya mendapatkan kabar bahwa ada delapan media cetak lagi yang menyatakan diri meninggal dunia. Sudah tutup, sudah pamit pada pembacanya. Dan saya kira dalam konteks ini media radio juga kondisinya tidak jauh berbeda, termasuk televisi juga mengalami penurunan," ungkap pengamat media Agus Sudibyo, dalam diskusi "Radio Perekat NKRI, Satu Suara Berjuta Telinga" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/12).
Proteksi terhadap media dalam negeri melalui undang-undang menurutnya teramat penting. Pasalnya negara lain pun menyadari akan hal itu. Sebut saja India, Korea, Argentina, Brasil dan Uni Eropa.
"Semangatnya bukan untuk menolak Google, Facebook dan sebagainya. Melainkan ada langkah-langkah rill di level kebijakan untuk melindungi industri media konvensional," jelas mantan anggota Dewan Pers ini.
Di India, lanjutnya, pemerintah bahkan memberikan subsidi kertas bagi media cetak dalam jumlah yang tidak bisa dibilang sedikit. Upaya pemerintah India tersebut sebagai suatu bentuk kesadaran pemerintah bahwa media konvensional tidak bisa digantikan fungsinya oleh media sosial.
"Sebagai sarana kontrol dan sebagainya, media konvensional termasuk radio belum bisa tergantikan. Oleh karenanya negara hadir," tegasnya.
Karenanya, Agus berharap Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi I DPR, Komisi Penyiaran Indonesia serta pemangku kepentingan media lainnya membuat sebuah undang-undang demi menjaga media mainstream nasional dari ekspansi Google dan media sosial lainnya.
"Kita tidak mungkin menolak Google dan sebagainya. Tapi kita harus mempunyai sikap untuk kemudian industri media hiburan nasional tetap bisa eksis," imbuhnya.
Media sosial menurutnya telah meraup keuntungan sedemikian besar. Namun yang diuntungkan hanya raksasa-raksasa saja seperti Google, Facebook, Twitter, dan Yahoo. Sementara media lokal mengalami turbelensi sedemikian rupa.
"Kalau di Indonesia masih berasumsi cetak mati karena media online. Kita harus tanya, media online mana yang dimaksud. Karena kalau dari data yang saya punya, mereka juga tidak mengalami perkembangan," tandasnya.
[zul]
