Romo Syafi'i: Kapolri Ngerti Hukum Tidak?

Pernyataan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang menyebut Ketua DPW PAN Eko Hendro Purnomo bisa dipidana karena menyebut penangkapan teroris bom panci di Bekasi hanya pengalihan isu kasus Ahok, berbuntut panjang.

Ini lantaran dalam pernyataan itu, Jenderal Tito menyebut bahwa Eko Patrio bisa dipidana sekalipun pernyataan yang dilontarkan itu dalam kapasitas anggota DPR.

Dijelaskan Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi'i bahwa pernyataan Kapolri itu bertentangan dengan Pasal 20A ayat (3) UU 17/2015 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).

Dalam UU MD3 diatur bahwa anggota DPR memiliki imunitas atas berbagai pernyataannya secara lisan ataupun tertulis baik di dalam rapat DPR atau di luar rapat DPR, sepanjang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

"Saya nggak tahu apakah Kapolri nggak ngerti hukum. Selain itu, ketentuan Pasal 224 UU MD3 dan putusan MK mengatur, pemanggilan, dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden," ujarnya saat konferensi pers bersama Anggota Komisi III lainnya di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (16/12).

Lebih lanjut, Muhammad Syafi'i menilai Kapolri kurang membaca UU. Untuk itu, ia meminta Tito untuk banyak membaca UU agar tidak membuat pernyataan secara terburu-buru

"Kapolri perlu baca undang-undang, Kapolri sering buat pernyataan buru-buru," tutup pria yang akrab Romo Syafi'i.

Eko siang tadi memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait pemberitaan di 7 media online, yang memuat pernyataannya bahwa penangkapan terduga teroris di Bekasi sebagai pengalihan isu kasus penistaan agama oleh terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun begitu, politisi PAN tersebut membantah telah mengeluarkan pernyataan tersebut. Ia juga mengaku tidak pernah diwawancarai oleh ketujuh media online tersebut. [ian]