Berita

Muhammad Prasetyo/Net

Wawancara

WAWANCARA

Muhammad Prasetyo: PK Benny Cuma Ulur Waktu Eksekusi Mati, Tapi Kita Hargai Putusan MA

KAMIS, 15 DESEMBER 2016 | 08:07 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Eksekusi mati bandar narkoba bisa jadi bakal digelar lagi dalam waktu dekat ini menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) terpi­dana mati Benny Sudrajat alias Tandi Winardi.

Benny adalah gembong narko­ba yang lebih besar dari ter­pidana mati Freddy Budiman. Bila Freddy bergelut di sek­tor ekspor-impor narkotika, Benny justru membangun pabrik narkoba terbesar ketiga di dunia yang berlokasi di Tangerang, Banten.

Benny adalah ketua gembongnarkoba 'Tangerang Nine'. Anggotanya adalah; Iming Santoso alias Budhi Cipto, Zhang Manquan (Cina), Chen Hongxin (Cina), Jian Yuxin (Cina), Gan Chunyi (Cina), Zhu Xuxiong (Cina), Nicolas (Belanda), Serge (Prancis).


Saking licinnya, Benny yang sudah dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, tetap bisa leluasa mengendalikan pembangunan pabrik narkoba di Pamulang, Cianjur dan Tamansari.

Untuk mengulur-ulur eksekusi mati, Benny getol mengaju­kan upaya hukum. Dan akhirnya baru-baru ini MA meno­lak Peninjauan Kembali (PK) Benny. Menanggapi putusan itu, berikut penuturan Jaksa Agung HM Prasetyo kepada Rakyat Merdeka, terkait kemungkinan eksekusi hukuman mati kepada Benny cs;

Sepengetahuan anda, track record Benny seperti apa sih?
Dia itu kan bikin pabrik kain, disamarkan. Ada beberapa pelaku waktu itu, termasuk dari Belanda, China, itu yang ke­mudian diproses waktu itu dan pusatnya di Tangerang.

Terus, ceritanya bisa sampai divonis hukuman mati?

Karena Tangerang itu su­dah punya track-record, ban­yak menghukum mati bandar narkoba kan seperti itu. Itu yang terjadi.

Lalu?
Kan divonis mati itu oleh Pengadilan Negeri kan. Kemudian seterusnya, setelah saya tinggalkan, dan ternyata sampai sekarang tetap diproses hukum mati.

Sampai sekarang Benny masih menempuh upaya hu­kum, salah satunya PK ke MA. Tanggapan anda?
Novum apa yang diajukan lagi oleh yang bersangkutan. Kan semuanya sudah dibahas dan dipertimbangkan pada saat sidang pertama, banding dan di kasasi. Kalau nggak salah yang bersangkutan sudah pernah men­gajukan PK juga.

Nah, untuk apalagi ajukan PK?

Sudah terbukti bahwa PK itu adalah sekadar untuk upaya mengulur-ulur waktu kan. Jadi kita ya memberikan apresia­si kalau memang Mahkamah Agung tetap menolak PK yang bersangkutan. Karena menurut hemat kita, memang ya alasan­nya novum apa yang diajukan ke persidangan kan.

Kenapa nggak langsung dieksekusi mati saja?
Hanya masalahnya karena ini hukuman mati, kan tentunya ka­laupun PK itu menyatakan tidak menangguhkan pelaksanaan pu­tusan, tapi untuk hukuman mati kan tentunya lain. Hukuman mati kita tunggu dulu sampai hak hukum yang bersangkutan terpenuhi.

Hak hukum apalagi yang perlu ditunggu?
Tinggal tentunya kemungki­nan ajukan grasi. Itu lah yang terjadi di Indonesia kan, proses hukum memakan waktu yang cukup panjang.

Tapi akan terus kita tempuh, supaya semuanya bisa tuntas. Khususnya masalah proses hu­kumnya itu. Dan hak hukum yang bersangkutan.

Sudah ada jadwal kapan gelombang eksekusi hukuman mati selanjutnya?
Belum ada. Masih kita inilah (tunggu). Karena masih banyak hal-hal lain yang kita nilai perlu diskala-prioritaskan. ***

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya