Berita

Puspayoga/Net

Politik

Puspayoga Mau Bangun 65 Kluster Pertanian

MINGGU, 11 DESEMBER 2016 | 05:11 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. ‎Untuk turut mensukseskan program Ketahanan Pangan Nasional, Kementerian Koperasi dan UKM menggulirkan program membangun 65 kluster pertanian di seluruh Indonesia.

"Untuk tahap awal sebagai Pilot Project, sampai akhir Desember 2016 ini, kami akan membangun lima kluster pertanian di Sukabumi, Demak, Banyumas, Lampung, dan Lumajang. Masing-masing kluster akan mengelola lahan pertanian seluas 5000 hektar. Namun, untuk tahap awal dan percontohan cukup 1000 hektar," kata Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga saat meninjau Koperasi Holtikultura "Sri Lestari" di Dusun Gaptek, Kecamatan Pesirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sabtu (10/12).

Program kluster pertanian tersebut akan mengembangkan tujuh komoditas utama dan unggulan dalam ketahanan pangan. Diantaranya, beras, cabai, bawang merah, tebu, kedelai, jagung, dan sapi.


Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Puspayoga yang didampingi Bupati Lumajang KH As'ad ingin melihat langsung kesiapan koperasi tersebut dalam program 65 kluster pertanian untuk ketahanan pangan di Indonesia.‎

"Program ini bekerjasama dengan Pertamina melalui dana PKBL (program kemitraan dan bina lingkungan). Selain untuk ketahanan pangan, program kluster pertanian ini juga bertujuan ke depannya untuk mengurangi impor pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani," kata Puspayoga

‎Puspayoga pun mencontohkan program tersebut yang sudah berjalan di Sukabumi. Di Sukabumi, dengan lahan pertanian seluas 1000 hektar dikelola 2400 petani.

"Di sana, para petani terdiri dari 120 kelompok Tani yang kemudian mereka mendirikan koperasi. Program kluster pertanian yang dibiayai dana PKBL Pertamina itu bekerjasama dengan koperasi dalam hal pengadaan bibit, pupuk, dan sebagainya. Selain itu, di luar ongkos produksi, masing-masing petani mendapat gajih perbulan sebesar Rp2,2 juta," demikian Puspayoga. [ysa]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya