. Penegakan hukum dan HAM dalam dua tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo diibaratkan jauh pangang dari api.
Begitu kata Ketua Setara Institut, Hendardi saat ditemui di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/12).
Menurut Hendardi persoalan HAM masih belum tersentuh oleh pemerintah. Apalagi yang menyangkut pelanggaran HAM berat, semisal kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir dan kasus penembakan masyarakat di Papua.
Presiden sendiri, sambung Hendardi, nampaknya kurang antusias atau belum cukup serius dalam menanggapi pelanggaran HAM yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Hal ini dibuktikan, Presiden tidak memperdulikan demonstrasi setiap Kamis di depan Istana, akan tetapi memilih menanggapi aksi damai dan doa bersama di Monas pada 4 Desember lalu.
"Dan kalau pelawak saja bisa diundang ke Istana, masa orang protes sekian lama ini, sudah 400-an kali, nggak pernah diundang ke Istana. Saya kira itu satu kritik juga terhadap pemerintah yang dianggap lahir dari rakyat," ujar Hendardi.
Terkait masalah hukum, menurut Hendardi belum ada prestasi yang bisa dibanggakan. Misalnya di Kejaksaan Agung.
Selama ini, Jaksa Agung HM. Prasetyo membanggakan mengenai hukuman mati bagi para bandar narkoba, namun hal tersebut bukan prestasi yang bisa dibanggakan. Sebab hukuman mati bertentangan dengan HAM dan sudah ditentang oleh dunia internasional.
"Jadi saya kira prestasinya nggak ada, mau dicarikan prestasi di kasus Ahok, ini malah dia ketakutan pegang bola panas," tutup Hendardi.
Aksi Kamisan atau Aksi Diam atau Aksi Payung Hitam Menolak Diam adalah aksi yang domotori Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), merupakan upaya untuk bertahan dalam memperjuangkan mengungkap kebenaran, mencari keadilan, dan melawan lupa, yang diikuti keluarga dan simpatisan korban pelanggaran HAM.
[rus]
