Presiden Jokowi menyoroti terus merosotnya nilai ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT). Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai tingginya biaya produksi menjadi penyebab sulit bersaingnya industri tekstil lokal.
Ketua Umum API Ade Sudrajat mengatakan, banyak kendala yang dihadapi pengusaha tekstil untuk meningkatkan ekspornya. Selain karena lesunya ekonomi global, tingginya tarif listrik dan harga gas membuat biaya produksi membengkak.
"Untuk energi kita menilai itu sangat penting, sampai sekarang tarif listrik dan harga gas masih menjadi beban. Dan belum ada penurunan padahal pengaruhnya sangat besar," kata Ade kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut dia, gas bagi industri TPT digunakan sebagai baÂhan baku maupun energi, yang berkontribusi hampir 22 persen terhadap seluruh biaya produksi. Karena itu, pengurangan biaya energi akan berdampak langsung pada ongkos produksi.
Selain itu, Ade mengungkapÂkan, sulitnya industri tekstil bersaing di pasar global adalah banyaknya pungutan pajak yang dibebankan kepada pengusaha. Akibatnya, produk tekstil kita daya saing kalah dari Vietnam dan Bangladesh.
Saat ini, Vietnam dan BanglaÂdesh masing-masing menguasai pasar ekspor dunia 3,62 persen dan 4,05 persen. Sementara Indonesia hanya 1,56 persen. Mereka lebih maju selangkah.
"Di Indonesia pajaknya banÂyak, terutama PPN (Pajak PerÂtambahan Nilai). Dari kapasnya sudah PPN, pemintalan kena PPN, dijual jadi kain kena PPN lagi, sudah produk jadi kena lagi PPN. Itu baru PPN saja, dari hulu ke hilirnya banyak sekali pajaknya," keluhnya.
Dia juga mengeluhkan, peÂmerintah Indonesia tidak punya akses pasar yang bagus untuk Eropa dan Amerika. Sehingga industri yang ingin menjual barang harus dikenakan tarif hingga 30 persen. "Padahal negara tetangga atau pesaing kita itu bisa bebas menjual di sana tanpa tarif," tuturnya.
Ade mengatakan, industri tekstil kekurangan sumber daya manusia yang sesuai kualifikasi dan berdaya saing. Bahkan, program pemerintah dengan melakukan latihan kerja belum maksimal memenuhi kebutuhan industri ini.
Terakhir, kata dia, masih maraknya peredaran tekstil ilegal. Keberadaan produk ileÂgal itu menggerus bisnis tekstil nasional.
Sekjen API Ernovian G Ismy menargetkan, ekspor tekstil dan produk tekstil tahun depan diÂtargetkan naik 8 persen menjadi 13,9 miliar dolar AS dibandÂingkan estimasi tahun ini 12,9 miliar dolar AS.
Tahun lalu, kata dia, ekspor tekstil turun 4 persen, sedangkan tahun ini diprediksi hanya naik paling tinggi 5 persen. Idealnya, pertumbuhan ekspor tekstil setÂiap tahun berkisar 8-11 persen. Dengan demikian, pertumbuhan ekspor tahun ini kurang tak berdampak signifikan terhadap industri tekstil nasional.
Dia meminta, pemerintah bisa meningkatkan perjanjian perdaÂgangan bebas dengan Eropa dan Amerika supaya bisa bersaing dengan Vietnam.
Sebelumnya, Pesiden Jokowi menyoroti rendahnya ekspor sektor industri tekstil dan produksi tekstil Indonesia. Hal itu tercermin dari menurunnya ekspor tekstil periode Januari-Oktober 2016 sebesar 4,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Menurutnya, Indonesia tertÂinggal jauh dengan negara tetÂangga, seperti Vietnam dan Bangladesh yang mampu menÂguasai 3,62 persen dan 4,05 persen pasar tekstil dunia. Selain itu, produk tekstil lokal kalah bersaing dengan produk impor di negara sendiri.
"TPT kita juga belum mampu menguasai pasar domestik karÂena serbuan produk impor yang sering masuk lewat praktik ilegal, modus impor borongan atau rembesan kawasan berikat," tuturnya.
Ia membandingkan hal ini dengan industri tekstil Jepang, China, dan Korea Selatan yang mengembangkan manufaktur tekstil dan produk tekstil sebagai langkah awal revitalisasi menuju negara industri. Karena itu, dia menginstruksikan kementerian terkait melakukan terobosan mengatasi permasalahan ini, supaya industri tekstil bisa berÂsaing dengan negara lain.
Hal itu bisa terlaksana melalui kemudahan prosedur impor baÂhan baku produksi, penyederhaÂnaan proses impor bahan baku, termasuk pengimplementasian penurunan harga gas keperluan industri ini. ***
